Anggota DPRD DKI Kenneth Apresiasi Kinerja Pemprov Tertibkan Puluhan Ruko di Pluit yang Melanggar

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Puluhan ruko yang menyerobot bahu jalandan saluran air di Jalan Niaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, telah dibongkar paksa petugas gabungan.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengapresiasi gerak cepat Pemprov DKI beserta jajarannya yang menertibkan puluhan ruko yang menutup saluran air.

Pasalnya, sebelum melakukan pembongkaran dengan mengunakan alat berat, Pemprov sudah memberikan peringatan terlebih dahulu.

"Saya mengapresiasi kinerja Pemprov DKI dan Pemkot Jakut, karena gerak cepat dan berani menertibkan bangunan ruko Pluit yang menutup saluran air dan makan jalan," kata Kenneth dalam keterangannya, Minggu (28/5/2023).

Menurut Kenneth, kasus ini harus menjadi momentum kepada Pemprov DKI untuk menertibkan bangunan bermasalah secara menyeluruh di seluruh Jakarta.

Dia pun meminta Heru Budi agar bisa menginstruksikan kepada jajarannya terutama para seluruh wali kota dan bupati agar bisa melakukan penyisiran secara menyeluruh terhadap bangunan yang mempunyai masalah seperti kejadian di ruko Pluit ini.

Baca juga: Riang Prasetya Sebut Provokator, Pengusaha Ruko Pluit Tak Terima: Coba Pak RT Keluar!

"Kasih tugas Pemkot, mereka harus bisa menyisir di setiap wilayahnya dan mencari bangunan yang menyalahi aturan, kalau di temukan harus segera di bongkar. jadikan fasos dan fasum agar kembali pada asalnya," tuturnya.

Kenneth optimis Heru Budi bisa melakukan hal tersebut.

Pasalnya, Heru Budi sama sekali tidak mempunyai beban dalam membangun Jakarta karena tidak mempunyai janji-janji politik yang menyandera dirinya.

"Jadi filosofinya Pak Heru ini kan perwakilan pemerintah pusat yang di taruh di Jakarta untuk mengisi kekosongan jabatan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Simple, tinggal tegakkan saja aturan yang ada, harus memakai kacamata kuda, kerja sesuai aturan atau perda saja dan saya yakin ke depannya bisa membuat Jakarta akan lebih baik dari sebelumnya," tuturnya.

Baca juga: Pemprov Sudah Benahi Ruko Nakal di Pluit, Ketua RT Ingatkan Anggota Dewan Tak Buat Kacau Lagi

Kembali ke kasus ruko nakal di Pluit, Kenneth juga merasa heran jika kasus di Pluit tersebut sudah dilaporkan sejak 2019, terkait ruko-ruko yang melanggar garis sempadan bangunan (GSB), dan izin mendirikan bangunan (IMB) dan tidak pernah ditertibkan.

"Kasus ini sudah dilaporkan sejak 2019, itu lama sekali. Jadi selama 4 tahun itu Pemprov DKI atau Pemkot itu kemana?

Dan kenapa setelah baru viral di media sosial baru dilakukan penertiban? saya harap hal ini harus dijadikan catatan dan perhatian khusus oleh PJ Gubernur terkait kinerja jajarannya ini dan jangan terulang kembali di kemudian hari," kata dia.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News