Polda Metro Ungkap Modus Pengedar Obat Ilegal dan Suplemen Palsu, Jual Online hingga Eceran

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis mengungkap modus operandi lima tersangka pengedar obat-obatan ilegal dan suplemen palsu.

Kelima tersangka dalam kasus ini berinisial IB (31), I (32), FS (28), FZ (19), dan S (62).

Auliansyah mengatakan, para tersangka menjual obat-obatan ilegal dan suplemen palsu secara online.

"Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini adalah, yang pertama ini memperdagangkan produk suplemen untuk pencernaan anak dengan merk Interlak palsu dan obat lainnya tanpa izin edar dari BPOM secara online di e-commerce Tokopedia Geraikita99, dan Lazada Dominoshop96," kata Auliansyah kepada wartawan, Rabu (31/5/2023).

Selain itu, sambung Auliansyah, para tersangka menjual produknya yang tidak memiliki izin edar secara eceran.

"Yang ketiga adalah memperdagangkan atau mendistribusikan obat untuk sakit asma dengan merk Ventolin Inhaler. Diduga tanpa izin edar juga," ujar dia.

Baca juga: Berakhir di Penjara, Jambret di Depok Ngaku Nekat Beraksi Demi Penuhi Kebutuhan Hidup

Auliansyah mengatakan, pihaknya menerima empat laporan terkait peredaran obat-obatan ilegal dan suplemen palsu.

"Dari lima tersangka ini, kami mengamankan dari sembilan tempat," kata Auliansyah.

Sembilan lokasi itu berada di Mampang Prapatan dan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; Pegangsaan dan Menteng, Jakarta Pusat; Matraman, Rawamangun, dan Pinang Ranti; Jakarta Timur; Serang, Banten; serta Pondok Gede, Bekasi.

Baca juga: Dalih Utang Budi, Kelompok Remaja Ikut Bantu Serang Permukiman Warga Jatinegara

Dari penangkapan lima tersangka, polisi menyita 77.061 obat-obatan ilegal dan suplemen palsu.

"Terdiri dari interlak palsu yaitu ada 16 botol. Obat keras atau tanpa izin edar ada 76.695 obat palsu dengan berbagai merk, dan yang ketiga adalah Ventolin Inhaler ada 350," ungkap Auliansyah.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 60 angka 10 Jo angka 4 dan Pasal 197 Juncto Pasal 106 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, mereka juga disangkakan dengan Pasal 62 Ayat 1 Juncto Pasal 8 Ayat 1 huruf a dan atau Ayat 2 dan 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Kemudian Pasal 102 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Serta, Pasal 196 Juncto Pasal 98 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 197 Juncto 106 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan atau Pasal 55 dan 56 KUHP," jelas Auliansyah.

Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News