Alasan Pemilik Hunian DP Nol Rupiah Sewakan Unitnya Jadi Indekos, Terkuak Kisah Pilu di Baliknya

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) mengungkap alasan pemilik hunian DP Nol Rupiah nekat menyewakan unitnya.

Plt Kepala DPRKP DKI Retno Sulistyaningrum pun mengaku sudah bertemu dengan Herlan selaku suami dari penerima manfaat, yaitu saudari Khalidiyah Nafisah (KN) pada 23 Juni 2023 lalu.

Dari keterangan sang suami, KN mengaku tak lagi menempati hunian DP Nol Rupiah sejak 2021 lalu.

“Sejak September 2021, hunian tersebut tidak ditempati secara terus menerus dikarenakan kelahiran putra pertamanya, sehingga kembali ke rumah orangtuanya di Cipulir, Jakarta Selatan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/6/2023).

Meski sudah tak menempatinya secara terus menerima, namun KN selaku penerima manfaat tetap membayar cicilan dan IPL kepala pengelola hunian DP Nol Rupiah.

Baca juga: Kecelakaan Hari Ini di Kuta Bali: Kebut-kebutan, Pajero Hantam 2 Pohon dan 3 Motor Hingga Terguling

Namun, kondisi keuangan KN makin memburuk setelah Maret 2023 lalu dang suami terkena PHK sehingga berpengaruh kepada penghasilan keluarga.

“Sehingga mereka merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sedangkan penghasilan istirnyanterkena auto debet cicilan KPR di setiap bulannya,” ujarnya.

Apalagi, KN juga harus memenuhi kebutuhan anak keduanya yang masih balita.

Baca juga: Viral Rumah DP Nol Warisan Anies Jadi Indekos, Pemprov DKI Buka Suara

Atas kondisi ini, KN sudah berniat untuk menghentikan KPR hunian tersebut dan telah mencari info prosedurnta kepada pihak Bank DKI cabang Matraman.

Lantaran tak kunjung mendapat jawaban, KN akhirnya memutuskan untuk menyewakan unit hunian DP Nol Rupiah miliknya lewat media sosial.

“Dikarenakan kebutuhan biaya hidup yang makin besar membuat KN berniat mengontrakkan unit hunian tersebut kepada pihak lain yang dipasarkan melalui media sosial guna mencari penghasilan tambahan bagi keluarganya,” tuturnya.

Atas keterangan tersebut, Unit Pengelola Dan Perumahan (UPDP) DPRKP DKI mengaku sudah menyampaikan informasi perihal konsekuensi dari penghentian KPR Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) bila diajukan sebelum masa tenor berakhir.

KN pun mengaku sudah memahami dan menyadari kondisi tersebut, namun dikarenakan tak lagi mampu membayar cicilan KPR, maka KN tetap ngotot ingin menyudahi program rumah DP Nol Rupiah warisan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

“Penerima manfaat secara tertulis bakal mengajukan permohonan penghentian KPR FPPR atas hunian miliki kepada Bank DKI dan menyatakan tidak dapat menempati hunian itu kembali,” kata dia.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News