Telan Anggaran Rp 4,5 Triliun Tapi Nol Pertandingan Resmi, PSI Dorong Audit Pembangunan JIS

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendorong dilakukannya audit terhadap pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Dionisius Arya Bima Suci/TribunJakarta.com
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Mimbar Solidaritas: Memilih Pemimpin Masa Depan Jakarta’ di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/6/2023). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mendorong dilakukannya audit terhadap pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang sudah menelan anggaran Rp4,5 triliun.

Pasalnya, meski sudah menelan anggaran triliunan rupiah ternyata JIS dinilai tak sesuai standar Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

“JIS harus diaudit, anggaran untuk membangun JIS sangat besar, yaitu Rp4,5 triliun. Tapi, kenapa tidak standar FIFA?,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (2/7/2023).

“Dengan anggaran sebesar itu seharusnya secara logika sudah berstandar FIFA,” sambungnya.

Hal ini sejatinya tak hanya jadi tanya untuk William, seluruh warga Jakarta pun kecewa lantaran stadion yang terletak di utara ibu kota belum sekalipun menggelar pertandingan resmi.

Baca juga: Diam-diam Menghanyutkan, Keseharian Prada DR Dikenal Sensitif: Diganggu Langsung Hajar Orang

Digadang-gadang jadi kandang Persija Jakarta, Jakmania pun harus gigit jari lantaran belum bisa menggunakan JIS.

Seperti yang terjadi di Liga 1 musim kompetisi 2023-2024 yang baru jalan Sabtu (1/7/2023) kemarin.

Lagi-lagi JIS tak didaftarkan Persija sebagai kadang klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Baca juga: Galak di Awal, Karyawan Mixue Depok yang Bentak-bentak Hingga Bikin Pengunjung Nangis Minta Maaf

Untuk itu, politikus termuda di Parlemen Kebon Sirih ini mendorong dilakukannya audit terhadap pembangunan JIS.

Apalagi, 80 persen anggaran itu dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang diperoleh dari pinjaman pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada 2020 lalu.

Adapun sana itu diberikan pemerintah pusat saat Indonesia diterjang pandemi Covid-19.

“Dibangun tanpa perencanaan yang matang padahal sudah habis Rp4,5 triliun, apalagi 80 persennya dana utang saat Covid-19,” ujarnya.

“Akibatnya, pemerintah pusat sekarang harus cuci pikir,” tambahnya menjelaskan.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News

 

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved