Politikus Cinta Mega Main Game di Rapat
Kasus Main Game Saat Rapat Jadi yang Pertama dalam Sejarah PDIP, Cinta Mega Disorot Pengurus Pusat
Kasus main game online diduga judi slot yang dilakukan Anggota DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega jadi yang pertama dalam sejarah PDIP.
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kasus main game online diduga judi slot yang dilakukan Anggota DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega menjadi kasus pertama dalam sejarah internal DPD PDIP DKI Jakarta.
"Baru kali ini (tangani kasus game online). Ini kan satu hal yang barang baru kan, ini online-online kan baru gara-gara Covid kan," ujar Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono saat dikonfirmasi, Selasa (25/7/2023).
Bahkan, ujar Gembong, kasus Cinta Mega sampai menjadi sorotan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP.
"Sangat, sangat (atensi DPP PDIP). Justru saking atensinya maka partai serius menanganinya dimulai dari gerak cepat memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, kemudian kita laporkan kepada partai," papar Gemmbong.
Saat ini, usai Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta memberikan sanksi berupa peringatan keras kepada Cinta Mega, DPD PDIP DKI Jakarta hari ini akan rapat internal untuk menindaklanjuti kasus ini.
Saat ditanyakan apakah tindaklanjut terhadap kasus Cinta Mega ini karena mendapat instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Gembong menepis hal tersebut.
"Instruksi khusus (dari Megawati) tidak. Tetapi kewajiban kita sebagai pengurus partai untuk menindaklanjuti itu sudah pasti, partai sudah menginstruksikan secara tegas apa yang sudah disampaikan," jelas Gembong.
Sementara itu, terkait kemungkinan sanksi yang akan diberikan DPD PDIP DKI Jakarta kepada Cinta Mega, Gembong enggan membeberkan.
Gembong hanya menjelaskan bahwa sanksi terberat di DPD PDIP yakni berupa pencopotan yang bersangkutan dari anggota DPRD DKI Jakarta.
"Contohnya misalkan apakah yang bersangkutan masih layak dicalonkan kembali atas kejadian itu.
Kemudian apakah mungkin ada sanksi yang lebih berat itu, misalkan PAW (pergantian antar waktu). Itu nanti partai yang akan menentukan," ujar Gembong
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.