Dipecat Gegara Main Game Diduga Slot saat Paripurna, Cinta Mega Disebut Korban Strategi Politik PDIP

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku kaget dengan sanksi tegas berupa pergantian antar waktu (PAW) yang diberikan PDI Perjuangan terhadap Cinta Mega.

Sebagai informasi, sanksi itu diberikan lantaran Cinta Mega kedapatan bermain game diduga slot saat rapat paripurna DPRD DKI yang berlangsung 20 Juli 2023 lalu.

Action, kecil namun menghebohkan publik bisa mengganggu citra parpol menjelang pemilu. Apalagi aksi sekelas judi yang dianggap sebuah laku tak pantas bagi mereka yang terhormat seperti anggota DPRD

Lucius Karus pun menilai sanksi tegas ini diberikan berkaitan dengan momen Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan kurang dari setahun lagi.

“Aksi main game Cinta Mega dilakukan bukan hanya di saat paripurna berlangsung, tetapi bersamaan dengan itu momen sekarang ini adalah momen politik,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (26/7/2023).

Menurutnya, momen seperti ini biasanya digunakan oleh partai politik untuk bersolek dihadapan pemilih menjelang Pemilu 2024 mendatang.

“Action kecil, namun menghebohkan publik bisa mengganggu citra parpol menjelang pemilu. Apalagi aksi sekelas judi yang dianggap sebuah laku tak pantas bagi mereka yang terhormat seperti anggota DPRD,” ujarnya.

Oleh karena itu, Lucius menilai Cinta Mega sebagai korban strategi politik yang tengah dimainkan oleh PDIP.

Pasalnya, aksi yang dilakukan Cinta Mega ini mendapat sorotan publik dan dinilai sebagai noda yang bisa merusak citra PDIP jelang Pemilu 2024 mendatang.

“Karena itulah, tindakan Cinta Mega bermain game bisa dianggap sebagai laku tak pantas, tetapi ia juga bisa dianggap sekedar korban strategi politik jika ia benar hanya bermain candy crush,” tuturnya.

Hal ini disampaikan Lucius bukan tanpa alasan, sebab sangat jarang partai politik memberikan sanksi tegas kepada kadernya.

Seperti yang terjadi pada kasus anggota Komisi IX DPR RI Harvey Malaiholo yang kedapatan nonton video porno saat rapat pada 2022 lalu.

Saat itu bahkan tak ada sanksi apapun yang diberikan PDI Perjuangan terhadap kadernya tersebut.

“Sesungguhnya dalam banyak kasus etis, bahkan dugaan pidana, partai politik umumnya punya kecenderungan untuk membela mati-matian kader mereka,” kata Lucius.