Pidato Mau Miskinkan Koruptor, Anies Baswedan Ditagih Bayar Tunjangan PNS DKI Saat Jabat Gubernur

TRIBUNJAKARTA.COM - Bakal capres Anies Baswedan lantang berpidato menyuarakan pemiskinan sebagai sanksi yang paling tepat bagi koruptor.

Namun, setelah pidato itu, Anies ditagih Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang belum dibayarkan kepada para PNS DKI Jakarta saat masih menjabat gubernur.

Irma Josephine, mahasiswi Universitas Indonesia (UI) yang menagih TKD itu kepada Anies, karena ayahnya yang seorang PNS di DKI merasakan langsung persoalan tunjangan itu.

Forum Anies berpidato dan tanya jawab dengan mahasiswa berlangsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, Selasa (29/8/2023).

Anies yang merupakan calon RI 1 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (NasDem, Demokrat dan PKS) diundang untuk memberikan kuliah kebangsaan.

Miskinkan Koruptor

Anies berbicara tentang korupsi dan hukuman bagi para koruptor saat memberi kuliah.

Menurutnya, praktik korupsi menghambat sistem pemerintahan yang baik bagi masyarakat.

Anies membagi tiga faktor penyebab korupsi.

Menurutnya, sesaorang bisa korupsi karena kebutuhan, sistem atau ketamakan.

Jika sesaorang hanya bergaji bulanan cukup untuk membiayai 15 hari hidupnya, maka untuk bisa hidup 15 hari ke depannya ia berpotensi korupsi.

Sistem pengupahan pun harus disesuaikan hingga mencukupi kehidupan pekerjanya.

Karena gajinya hanya cukup untuk hidup 15 hari. Terus 15 (hari) berikutnya apa? Sistem remunerasi yang diperbaiki," kata Anies dikutip dari Tribunnews.com.

Selain itu ada juga pejabat yang korupsi karena serakah.

Pelakunya adalah mereka yang sudah kaya raya tapi masih merampok uang rakyat.

Menurut Anies, hukuman yang tepat bagi koruptor serakah ini adalah dimiskinkan.

"Apa hukuman paling menjerakan dalam praktik korupsi? Dimiskinkan, dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor," ujar Anies.

"Jadi membereskan soal korupsi kami melihat ada tiga akar yang harus dibereskan di situ. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan tapi akar masalahnya need, greed sama sistem. Kalau itu kita tangani Insya Allah bisa," imbuhnya.

Ditagih Tunjangan

Usai berpidato, pada sesi tanya jawab, mahasiswi FISIP UI, Irma Josephine menagih Anies.

Irma menceritakan, Anies sempat memangkas 25 persen TKD PNS DKI Jakarta pada masa Pandemi Covid-19, dialihkan untuk anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga.

“Padahal utang janji bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum bapak lunasi, mengenai pinjaman gaji para PNS yang bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu,” kata Irma dikutip dari Tribunnews.com.

Irma sendiri mengaku anak dari PNS yang gajinya dipangkas atas kebijakan Pemprov DKI Jakarta kala itu.

Setelah satu tahun lepas jabatan, saat dirinya sedang memberikan kuliah kebangsaan, Anies diminta pertanggungjawabannya atas TKD yang tak sampai itu.

“Jadi bagaimana pertanggung jawaban bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya,” ucapnya.

Anies menjawab dengan menjelaskan konteksnya bahwa pemangkasan TKD digunakan untuk masyarakat DKI yang membutuhkan akibat terdampak Pandemi Covid-19.

Saat itu, banyak warga yang tidak memiliki pendapatan rutin karena diminta tak keluar rumah.

Lebih lanjut, Anies meminta para PNS yang belum menerima untuk menunggu lantaran TKD itu akan dilunasi.

“Begitu APBD kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingat, bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak Covid,” imbuhnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News