Cak Imin Dibela Keluarga Gus Dur, Jangan Sampai Baru Jadi Bakal Cawapres Malah Pakai Rompi KPK

TRIBUNJAKARTA.COM - Keluarga Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, membela Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024.

Tidak lama setelah PKB resmi berkoalisi dengan NasDem dan menjadi bakal cawapres Anies Baswedan, Cak Imin dikabarkan akan segera diperiksa KPK terkait kasusnya selama menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tahun 2009-2014.

Jangan sampai, baru dideklarasikan sebagai bakal cawapres, Cak Imin dipakaikan rompi KPK.

Menurut putri Gus Dur, Alissa Wahid, hal itu adalah bentuk penjegalan politik.

Meski memiliki hubungan yang tidak baik dengan Cak Imin, namun menurutnya, penjegalan politik tidak bisa dibenarkan.

Alissa menekankan, pembelaannya berlaku bagi siapa saja yang mengalami penjegalan politik melalui kasus hukum, bukan untuk Cak Imin seorang.

Pernyataan tersebut disampaikan Alissa melalui Twitternya (@AlissaWahid).

Ia menyadari, sikapnya bercabang atau ambivalen.

Di sisi lain, hukum tidak boleh dijadikan alat penjegalan politik.

"Saya ambivalen soal ini. Wajib memang bagi Negara utk memeriksa pihak2 yg terkait dg kasus korupsi yg menjahati rakyat. Di sisi lain, (walau saya bermasalah dg Cak Imin cs) saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sbg bahan jegal2an. Itu bahaya bagi masa depan bangsa," tulis Alissa, Minggu (3/9/2023).

Alissa memang menekankan bahwa dirinya memang tidak berhubungan baik dengan Cak Imin.

Terlebih, bagi putri Gus Dur, Cak Imin telah mengkudeta ayahnya sebagai pimpinan PKB.

Namun hal itu tidak menutup Alissa untuk menegakkan prinsip keadilan.

KPK Sebut Penangkanan Tak Terkait Pilpres 2024

Sebelumnya, Juru Bicara Ali Fikri, memastikan, penanganan kasus korupsi di Kemenaker itu tidak ada kaitannya dengan situasi politik terkini.

Pihaknya hanya menjalankan pemeriksaan kasus sesuai prosedur.

"Melalui gelar perkara, KPK sepakat naik pada proses penyidikan perkara tersebut, setelah menemukan kecukupan alat bukti sejak sekitar Juli 2023 dan surat perintah penyidikan terbit setelahnya, sudah sejak sekitar Agustus 2023 lalu," kata Ali Fikri, Minggu (3/9/2023) dikutip dari Tribunnews.com.

Ali Fikri menekankan, sebelum ada deklarasi Cak Imin menjadi cawapres, pemeriksaan sudah dilakukan.

Bahkan kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sudah digeledah.

"Perlu dipahami, jauh sebelum (deklarasi Anies-Cak Imin) itu, kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut," kata Ali Fikri.

"Jauh sebelum hiruk-pikuk persoalan (politik) tersebut, kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnaya."

"Kami tegaskan, persoalan politik bukan wilayah kerja KPK. Kami penegak hukum dan di bidang penindakan, kacamata kami hanya murni persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi," tambahnya.

Perkara yang dimaksud adalah dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan nilai kontrak lebih dari Rp 20 miliar.

“Terkait di Kemenakertrans, di Kemenakertrans itu tempusnya tahun 2012,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2023).

Asep mengungkapkan, salah satu tersangka dalam kasus korupsi itu berinisial RU yang pada 2012 menjabat sebagai salah satu direktur jenderal (dirjen).

Namun demikian, Asep enggan menjelaskan lebih lanjut korupsi itu terjadi pada era kepemimpinan menteri siapa.

“Siapa menterinya tinggal di-search di Google tahun 2012 siapa yang menjabat sebagai menteri, silakan,” kata Asep.

Kata Cak Imin

Sementara itu, menurut Cak Imin, pemeriksaan dirinya terkait kasus korupsi yang terjadi beberapa tahun lalu itu adalah upaya penjegalan.

Ia menyebutnya sebagai tantangan dari pihak eksternal terhadap karir politiknya.

"Pemilu bukan hanya tantangan internal. Eksternal banyak," kata Cak Imin, Sabtu (2/8/2023).

"Tetap semangat dan optimis. Aman," pungkasnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News