Warga Sampai Antre Sejak Subuh Demi Pangan Murah, Tapi Pemprov DKI Klaim Stok Cukup

Pasalnya, banyak masyarakat justru belum mendapatkan manfaat dari program subsidi tersebut.

“Saya berharap melalui forum yang terhormat ini, Pj Gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan sehingga tidak terjadi antrean panjang,” ujarnya.

“Ada warga yang harus datang jam 3 pagi dan mereka bahkan ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya,” sambungnya.

Proses pendistribusian pangan murah yang saat ini dilakukan Pemprov DKI disebut Suhud sangat berpotensi memunculkan oknum-oknum yang melakukan pungli.

Suhud pun turut memperdengarkan bukti rekaman berisi percakapan jual beli slot antrean pembagian pangan murah.

Dalam rekaman itu dijelaskan bahwa slot antrean sudah lebih dulu ditandai dengan batu dan sandal.

Kemudian, ada oknum yang menjual slot itu kepada warga pemegang KJP Plus.

Antrean yang ditandai dengan batu berada di bagian depan dan dihargai Rp50 ribu.

Sedangkan, posisi antrean yang ditandai oleh sandal di bagian belakang dijual dengan harga Rp20 ribu.

Warga yang takut tak kebagian jatah pangan murah itu pun terpaksa membeli slot antrean tersebut.

“Kekacauan di lapangan ini telah menimbulkan adanya pungli. Itu realitas di lapangan dan saya berharap Pj Gubernur segera membenahi carut-marutnya pembagian subsidi pangan bagi masyarakat ini,” tuturnya.

Mendengar hal tersebut, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta Pj Gubernur DKI Heru Budi segera mengecek kebenaran informasi tersebut.

“Mohon pak gubernur, mohon ini ditindaklanjuti. Ini ada yang enggak benar di lapangan memgenai pangan ya,” tuturnya.

Setelah meminta Heru Budi memberi perhatian serius pada kasus ini, tak lama berselang Prasetyo langsung menutup rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD DKI itu.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News