Kabar Kaesang Gabung PSI, Pengamat Nilai Jokowi Bisa Lolos dari Sanksi PDIP, Ini Argumennya
Kabar Kaesang gabung PSI membuat Presiden Jokowi bisa kena sanksi PDIP. Namun, Pengamat UI nilai Jokowi bisa lolos sanksi. Ini argumennya.
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kabar Kaesang Pangarep gabung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa berdampak pada Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, Presiden Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan. Sementara, Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi malah diisukan gabung ke PSI.
Pasalnya ada aturan PDIP terkait tidak boleh ada anggota keluarga kader yang berbeda partai memang ada nyatanya.
Contohnya, aturan ini pernah dipraktikan terhadap Gubernur Maluku, Murad Ismail yang merupakan kader PDIP.
Ia dicopot sebagai kader PDIP lantaran istrinya justru pindah ke PAN meski adapula alasan lain terkait pencopotan terhadap Murad yaitu berperilaku emosional saat klarifikasi soal kepindahan istrinya ke partai lain.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik asal Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat melihat ada peluang Jokowi tidak terkena sanksi.
"Ya memang ada di AD/ART PDI Perjuangan yang disebutkan satu keluarga harus satu partai," kata Cecep ketika dihubung TribunJakarta.com, Sabtu (23/9/2023).
Namun, Cecep mengatakan aturan tersebut bisa ditafsirkan mengenai keluarga inti atau keluarga yang diperluas.

Jika hanya keluarga inti, kata Cecep, Jokowi tidak terkena sanksi.
Pasalnya, keluarga inti hanyalah beranggotakan Jokowi dan istrinya, Iriana.
Sementara ketiga anaknya Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep telah menikah.
Namun, Cecep mengatakan bila keluarga yang dimaksud diperluas bukan hanya keluarga inti maka Presiden Joko Widodo bisa terkena sanksi.
Hal inilah yang akan dikaji PDIP. Kabar, Kaesang bergabung PSI itu juga dapat berpengaruh pada calon presiden yang akan didukung.
Pasalnya, PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Sementara, PSI menunjukkan sinyal kedekatan kepada Prabowo meski belum mendeklarasikan secara resmi.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.