Kritisi Setahun Heru Budi Pimpin Jakarta, PKS Singgung Kontinuitas Program
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) mengkritisi setahun kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) mengkritisi setahun kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Menurutnya, kinerja Heru selama setahun memimpin Jakarta jauh dari ekspektasinya.
“Kinerja pak Heru setahun terakhir ini ada yang plus, tapi banyak yang minus,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (12/10/2023).
Politikus senior ini pun menyinggung soal tidak adanya kesinambungan program yang dijalankan era dengan yang sebelumnya sudah dibangun Gubernur Anies selama periode 2017-2022.
“Yang saya lihat kurang adalah kontinuitas dengan program-program gubernur sebelumnya. Masalah transportasi misalnya,” ujarnya.
MTZ menilai, kebijakan di era Gubernur Anies Baswedan sudah sangat baik dengan memperbaiki Transjakarta, melakukan integrasi transportasi, memperlebar pedestrian, hingga mengembangan jalur sepeda.
“Hal ini dalam jangka menengah dan panjang akan mengurangi kemacetan dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Kebijakan baik yang seharusnya bisa dilanjutkan di era Heru Budi itu justru ditinggalkan, seperti jalur sepeda yang mulai terabaikan, hingga pembongkaran trotoar untuk memperlebar jalan.
Ketidakseriusan Heru Budi melanjutkan program baik Anies Baswedan ini pun disebut MTZ mulai bisa dirasakan masyarakat.
“Akibatnya sekarang kemacetan Jakarta malah bertambah dan Jakarta juara polusi udara se-dunia,” ujarnya.
Tak hanya di sektor transportasi, MTZ menilai, pelayanan terhadap masyarakat juga dirasa mengalami kemunduran di era Heru Budi.
Hal ini bisa dilihat dari antrean pangan murah bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus yang belakangan kerap terjadi.
Padahal, hal ini sebelumnya tak pernah terjadi di era gubernur sebelumnya.
“Subsidi pangan untuk warga via KJP dan lainnya juga menurun pelayanannya. Antrean warga jadi panjang bahkan ada yang dari subuh menunggu. Padahal dulu tidak seperi ini,” kata MTZ.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.