Disinggung PDIP Dekat dengan Jokowi, Heru Budi Ingatkan ASN DKI Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dan menjunjung tinggi sikap profesionalisme jelang Pemilu 2024.

Hal ini ditekankan Heru Budi saat menghadiri pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diselenggarakan siang tadi.

Dalam forum tersebut, Heru Budi menegaskan komitmen Pemprov DKI dalam menjunjung tinggi profesionalisme dengan bersikap netral.

“ASN pasti memiliki aturan-aturan dan prosedur tetap, sehingga ASN DKI (diharapkan) dalam menjalankan tuta dengan mengusung profesionalisme,” ucapnya, Senin (13/11/2023).

Heru bilang, sikap netral ASN DKI ini perlu dijaga guna memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung dengan baik dan aman.

“Kami ingin memberikan kenyamanan bagi warga jelang pesta Pemilu 2024,” kata eks Wali Kota Jakarta Utara.

Sebelumnya, netralitas Heru Budi dalam menyambut pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu sempat dipertanyakan PDI Perjuangan.

Politikus PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak pun sempat menyinggung kedekatan Heru Budi dengan sosok Presiden Joko Widodo.

Apalagi, Heru Budi menjabat sebagai orang nomor satu di DKI bukan berdasarkan pilihan rakyat, melainkan dipilih langsung oleh Presiden Jokowi.

“Tidak ada jaminan sejumlah 173 kepala daerah yang diangkat akan bersikap netral atau adil dalam Pemilu 2024, baik Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024, maupun Pilkada di bulan November 2024,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).

“Para Pj kepala daerah, terutama Pj Gubernur DKI karena lebih dekat ke presiden, lebih baik diwaspadai hingga nanti terbukti tidak (berpihak pada siapapun),” sambungnya.

Oleh karena itu, anggota Komisi B DPRD DKI ini minta warga Jakarta mengawasi kinerja Heru Budi dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan guna mewujudkan pesta demokrasi yang aman, jujur, dan adil.

“Rakyat sepatutnya betul-betul jadi penentu kemenangan dan berdaulat penuh. Ini akan terwujud bilamana rakyat ikut aktif mengawasi para Pj kepala daerah yang diangkat presiden yang anaknya ikut kontestasi dalam pasangan capres-cawapres,” tuturnya.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News