Singgung Covid-19 Mulai Naik, Ketua Komisi D DPRD DKI Minta Pemprov Tunda Pembayaran Sewa Rusunawa

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM -  Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah meminta Pemprov DKI Jakarta merealisasikan penundaan biaya sewa bagi penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Ida menyatakan dirinya mendapat laporan dari para penghuni Rusunawa mengenai adanya tagihan sewa yang sudah harus dibayarkan mulai 20 Desember 2023.

"Bahkan, penghuni Rusunawa saat ini sudah ada yang melaporkan saldonya langsung terpotong untuk pembayaran sewa. Padahal, saat Rapat Paripurna beberapa hari lalu saya sudah minta adanya penundaan," kata dia saat dihubungi, Selasa (19/12/2023).

Ida menyayangkan pengenaan kembali biaya sewa Rusunawa ini, dilakukan tanpa melalui tahapan sosialisasi yang cukup. 

Terlebih, para penghuni Rusunawa juga belum siap melakukan pembayaran.

"Saya memohon kepada eksekutif untuk mendengar aspirasi warga penghuni Rusunawa. Pemerintah harus hadir membantu warganya,"

"Terlebih, kita ketahui para penghuni Rusunawa adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu," kata dia.

Menurutnya, penundaan pembayaran ini perlu dilakukan karena kondisi perekonomian warga belum sepenuhnya pulih sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Apalagi, kasus Covid-19 kini kembali mengalami peningkatan.

"Kita ketahui bersama akhir-akhir ini sebagaimana data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kasus Covid-19 di Jakarta kembali mengalami peningkatan," bebernya.

Melihat kondisi tersebut, kata Ida sebaiknya pengenaan kembali pembayaran sewa Rusunawa dapat dilakukan setelah Pilkada atau paling cepat usai Hari Raya Idul Fitri tahun depan

Pun demikian, sebelum dilakukan pengenaan kembali kewajiban pembayaran sewa Rusunawa, penting juga pengelola melakukan sosialisasi kepada penghuni Rusunawa tersebut.

"Kita tentu ingin para penghuni Rusunawa nantinya dapat merayakan Natal dan Lebaran dengan penuh suka cita. Belum terbebani pembayaran uang sewa," kata dia.

"Jangan sampai aturan sudah diberlakukan tapi sosialisasinya menyusul. Saya berharap minimal satu bulan sebelum pemberlakuan lagi tarif sewa Rusunawa sosialisasi sudah bisa dilakukan," ungkapnya.

Sejauh ini, Ida mengatakan dirinya sudah menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

"Pak Heru sudah menyampaikan kepada saya bawa pembayaran sewa Rusunawa baru akan dikenakan kembali Maret mendatang. Saya minta ini bisa direalisasikan,"  kata Ida.

Baca artikel menarik lainnya di Google News.