Usai Dituding PKS Kampanye Terselubung, Pj Gubernur DKI Rencana Bangun Rusun Setelah Pilkada 2024

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tengah menjadi sorotan, dari mulai stiker di halte Transjakarta hingga rencana membangun rusun pada 2025.

Tribunnews.com/Nitis Hawaroh
PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Gedung Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa (18/10/2022). 

Dalam cuitannya itu, ia mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan stiker bergambar wajah Heru Budi di halte Transjakarta.

Dalam stiker itu bertuliskan "Pilihan Cerdas, Pemilu Aman, Indonesia Kuat".

Yang dipersoalkan para netizen adalah turut terpampangnya wajah Heru Budi yang cukup besar dalam stiker tersebut.

Hal ini pun dikeluhkannya yang menyebut kehadiran stiker tersebut mengurangi sisi estetis.

“Tolong lah min, ini halte @PT_Transjakarta jadi jelek banget ada foto pj heru, jawab ya min jgn bilang lagi tidur @TfJakarta,” tulisnya dalam unggahan tersebut dikutip TribunJakarta.com, Rabu (10/1/2024).

Kolase foto Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan stiker bergambar wajahnya di Halte Transjakarta.
Kolase foto Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan stiker bergambar wajahnya di Halte Transjakarta. (Istimewa)

MTZ lantas mengkorelasikan stiker Heru Budi dengan Pilkada DKI.

“Pak Heru itu kan salah satu kandidat untuk menjadi Gubernur Jakarta yang pemilihannya tahun ini. Beberapa pihak menjagokannya sebagai Cagub DKI Jakarta,” ucap MTZ saat dikonfirmasi, Jumat (12/1/2024).

“Jadi selayaknya tidak perlu lah ikut-ikutan kampanye, karena memang belum masanya kampanye Pilkada,” sambungnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI ini menilai, Heru Budi seolah tak mau kalah dari para caleg dan capres peserta Pemilu 2024.

Sehingga wajahnya dipampang di stiker ajakan pemilu damai yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.

“Sudah saingan dengan gambar capres dan gambar caleg. Padahal kan dia (Heru Budi) bukan capres dan caleg,” ujarnya.

Bila Pemprov DKI benar-benar ingin mengajak masyarakat menyukseskan pemilu damai, menurutnya tak perlu ada wajah Heru Budi.

Apalagi, stiker tersebut dipasang di tempat-tempat umum, seperti di halte Transjakarta.

“Kalau pemilu damai pakai saja lambang Kota Jakarta atau pakai gambar Monas. Kalau wajah pejabat, kemudian dia turut menjadi bakal calon gubernur ya itu enggak bagus,” tuturnya.

Ia pun menilai Heru Budi memanfaatkan celah aturan dimana sebelumnya Pemprov DKI menegaskan tak boleh ada alat peraga kampanye (APK) yang dipasang di fasilitas-fasilitas umum.

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved