Belum dapat Simulasi Nyoblos, Tunanetra di Jakarta Timur Pertanyakan Klaim Pemilu Ramah Disabilitas

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO - Klaim Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bahwa Pemilu 2024 bakal berlangsung inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas belum terbukti.

Bagaimana tidak, hingga Sabtu (10/2/2024) saja para anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DPC Jakarta Timur belum mendapatkan simulasi pencoblosan dari jajaran KPU RI.

Padahal penyandang disabilitas tidak hanya memiliki hak terdaftar sebagai pemilih, tapi juga hak atas informasi tentang Pemilu, hak TPS yang mudah diakses seharusnya dijamin.

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan sekalipun simulasi dari pihak KPU," kata Ketua Pertuni DPC Jakarta Timur, Mulyawan saat ditemui di Pasar Rebo, Sabtu (10/2/2024).

Sejak bulan Desember 2023 lalu sebenarnya Pertuni DPC Jakarta Timur sudah berupaya mengajukan permintaan kepada KPU untuk mengadakan simulasi pencoblosan Pemilu.

Tapi hingga mendekati hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 ini, KPU selaku penyelenggara tidak kunjung mengadakan simulasi pencoblosan bagi sekitar 100 anggota Pertuni DPC Jakarta Timur.

"Kalau Pemilu 2019 sebelumnya kami dapat simulasi pencoblosan, bahkan sampai dua kali. Seharusnya Pemilu yang bertajuk demokrasi ya demokrasi juga untuk disabilitas," ujar Mulyawan.

Lantaran belum mendapatkan simulasi, para anggota Pertuni DPC Jakarta Timur yang sudah tercatat sebagai daftar pemilih tetap (DPT) kini tidak memiliki gambaran terkait pencoblosan.

Baik bagaimana bentuk surat suara Pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP), PPWP, DPD, DPRD, DPR RI yang digunakan, hingga aksesibilitas pada tempat pemungutan suara (TPS).

Ada atau tidaknya template alat bantu braille untuk membantu penyandang disabilitas tunanetra menggunakan hak pilihnya pun hingga kini belum diketahui Pertuni DPC Jakarta Timur.

"Ukuran kertas Caleg seperti apa, untuk DPD seperti apa, untuk DPRD dan DPR RI seperti apa itu kita belum tahu. Masa kita berpatokan pada (bentuk surat suara) Pemilu 2019," tutur Mulyawan.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News