Caleg Diduga Serangan Fajar Saat Masa Tenang Pemilu di Jakbar & Bekasi, Bawaslu Depok Ikut Selidiki

TRIBUNJAKARTA.COM - Kasus calon legislatif (caleg) DPR RI melakukan serangan fajar saat masa tenang Pemilu 2024 diduga terjadi di Jakarta Barat dan Bekasi.

Tak hanya itu, Bawaslu Kota Depok juga ikut menyelidiki. Pasalnya, Caleg yang dilaporkan dari dapil Kota Bekasi dan Kota Depok.

Diketahui, politik uang adalah kejahatan demokrasi dan merupakan tindak pidana pemilu.

Hal itu terkait dengan ketentuan Pasal 523 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun pasal tersebut berbunyi: ‘Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00’

Berikut dugaan caleg melakukan serangan fajar saat masa tenang Pemilu 2024:

Caleg di Jakarta Barat

Bawaslu DKI Jakarta menemukan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan caleg DPR RI di Jakarta Barat saat masa tenang Pemilu 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo menyebut, caleg tersebut diduga melakukan praktik politik uang.

“Ada informasi awal dugaan politik uang salah satu caleg DPR RI di wilayah Tambora, Jakarta Barat,” ucapnya dapat dikonfirmasi, Selasa (13/2/2024).

Bawaslu DKI saat ini tengah melakukan penelusuran terhadap dugaan praktik politik uang tersebut.

Meski demikian, Benny tak membeberkan lebih lanjut sosok caleg yang diduga melakukan politik uang itu.

Benny pun mewanti-wanti para peserta pemilu untuk tidak melakukan aktivitas kampanye apapun di masa tenang ini, apalagi melakukan serangan fajar lewat praktik politik uang.

“Bawaslu DKI melarang keras aktivitas kampanye di masa tenang kepada seluruh peserta pemilu, baik calres maupun caleg,” ujarnya.

“Apalagi mereka melakukan politik uang,” tambahnya menjelaskan.

Untuk mencegah maraknya politik uang jelang pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang, Bawaslu DKI terus peningkatkan pengawasan.

“Personel Gakkumdu di seluruh wilayah DKI juga melakukan patroli pengawasan khusus politik uang,” kata Benny.

Caleg Diduga Bagi-bagi Amplop di Bekasi

Calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar diduga bagi-bagi amplop di wilayah Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Senin (12/2/2024).

Foto dan video sejumlah warga menerima amplop berisi uang pecahan Rp100 ribu dan Rp50.000 ribu beredar di jejaring pesan WhatsApp.

Dugaan praktik politik uang ini telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, laporan dilayangkan warga bernama Willy Shadli.

Willy mengatakan, bagi-bagi amplop dilakukan diduga oleh tim sukses caleg bersangkutan di Kelurahan Jatiwaringin.

"Hari ini melaporkan kejadian money politik di masa tenang yang dilakukan salah satu caleg DPR RI dari Partai Golkar," kata Willy.

Willy mencantumkan barang bukti berupa foto dan video dugaan pelanggaran Pemilu, laporan ini telah diterima Bawaslu Kota Bekasi.

"Kita akan memperkuat saksi dan juga bukti-bukti untuk menindaklanjuti laporan tersebut," tegasnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bekasi, Muhammad Sodikin, mengatakan, laporan telah terdaftar dengan nomor registrasi 020.

"Laporannya terkait dugaan money politic atau politik uang di masa tenang terhadap salah satu peserta Pemilu dari Partai Golkar, inisialnya R" kata Sodikin.

Laporan selanjutnya akan dilakukan kajian, baru setelah itu akan ditentukan apakah memenuhi unsur atau tidak untuk diproses ke tahap berikutnya.

"Kita punya dua hari untuk kajian awal, kajian awal ini untuk menentukan tepenuhinya syarat formil dan materil kita punya waktu untuk menentukan itu," terangnya.

Bawaslu Kota Depok Ikut Selidiki

Beredarnya amplop berisi uang ini mendapat perhatian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Depok, Sulastio, mengatakan, pihaknya sedang menelusuri informasi tersebut.

"Baru sebatas informasi awal dan sedang penelusuran oleh Panwascam Sukmajaya," kata Sulastio saat dikonfirmasi Selasa (13/2/2024).

Sulastio menjelaskan pihaknya sedang mengumpulkan informasi detil dugaan politik uang tersebut tersebut.

“Kita berharap bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai lokasi, pelaku yang membagikan, penerima, dan jumlah uang yang dibagikan,” paparnya.

Jika terbukti ada tindakan pelanggaran, Bawaslu Kota Depok akan memproses secara hukum.

“Kalau terbukti, kita akan pidanakan,” tandas Sulastio. (Dionisius Arya Bima Suci/Yusuf Bachtiar/TribunnewsDepok)

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News