H-1 Pemilu 2024, Pemprov DKI Tak Kunjung Sanksi Gibran, Kasus Bagi-bagi Susu di CFD Menguap?

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sehari jelang pencoblosan Pemilu 2024, Pemprov DKI Jakarta belum juga memberikan sanksi kepada calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka.

Sesuai dengan surat rekomendasi yang dikirimkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI ke Pemprov DKI pada Januari 2024 lalu, Pemprov DKI seharusnya menjatuhkan sanksi kepada sulung Presiden Joko Widodo itu yang dinilai melakukan aktivitas kampanye di area Car Free Day (CFD).

Dugaan pelanggaran itu mencuat atas aksi Gibran bagi-bagi susu di ara CFD pada awal Desember 2023 lalu.

Namun, sampai detik ini sanksi berupa teguran yang seharusnya dijatuhkan kepada Gibran tak juga diberikan Pemprov DKI.

Para pejabat teras Pemprov DKI pun enggan berkomentar soal sanksi untuk Gibran ini.

Semisal saat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang justru melengos saat ditanya awak media perihal sanksi tersebut.

Peristiwa ini terjadi usai Heru meninjau program Sembako Murah di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Padahal, awalnya Heru Budi menjawab semua pertanyaan yang diberikan awak media seputar isu perkotaan, mulai dari masalah warga eks Kampung Bayam hingga kenaikan pajak hiburan.

Namun saat ditanya perihal sanksi untuk Gibran, orang nomor satu di DKI langsung diam seribu bahasa.

“Pak, soal sanksi mas Gibran di CFD pak?” tanya awak media kepada Heru.

Heru pun mengambil jurus langkah seribu dan langsung pergi meninggalkan para awak media.

Pengawal Heru yang berbadan tegap langsung sigap menutup akses para awak media untuk mendekati eks Wali Kota Jakarta Utara itu.

Tak cuma Heru, Kepala Satpol PP Arifin juga beberapa menghindar saat ditanya soal sanksi untuk Gibran ini.

Terakhir kali, ia beralasan sedang sakit sehingga mengaku tak sanggup meladeni awak media yang bertanya soal Gibran.