Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Sebut Sudah Punya Bukti Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani, mengaku menemukan banyak dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Benny mengatakan, salah satu bukti dugaan kuat adanya kecurangan dalam Pilpres 2024 yakni penggelembungan suara yang menguntungkan paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran.

"Jadi kejahatan Pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi yang paling najis. Kecurangan terjadi di mana-mana, penambahan suara kepada 02," kata Benny di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Benny menyebut banyak surat suara yang sudah tercoblos sebelum masyarakat menggunakan hak pilihnya.

"Dugaan kecurangan ini ada kemenangan yang mencapai angka 400 sampai 800. Ada juga kertas-kertas yang sebelum dilaksanakan pencoblosan sudah tercoblos. Luar biasa kecurangan yang dilakukan," ujar dia.

Menurut dia, bentuk dugaan kecurangan lainnya yaitu intimidasi oleh aparat kepada para kepala desa yang dipaksa untuk mengerahkan warganya memilih Prabowo-Gibran.

"Mereka (kepala desa) dikumpulkan oleh aparat kemudian diintimidasi hanya karena dengan alasan ada kasus-kasus penggunaan dana desa. Kemudian mereka dipaksa untuk mengarahkan masyarakatnya mendukung 02," ucap Benny.

Sekjen Partai Hanura itu menyebut dugaan kecurangan yang terjadi dilakukan secara terstruktur dan masif.

"Kita punya data-data yang kuat. Jadi kejahatan Pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi," tutur dia.

Ia menjelaskan, saat ini Deputi Hukum TPN tengah mengumpulkan berbagai bukti dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 sebelum nantinya mengambil langkah hukum.

"Tim khusus nanti akan merekomendasikan. Apa yang akan dilakukan. Tentu ada perlawanan hukum, perlawanan secara konstitusional ada perlawanan melalui parlemen dari partai pengusung Ganjar Mahmud. Ini akan menjadi ledakan hukum," kata Benny.

Benny mengimbau masyarakat untuk sabar menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara secara manual yang dilakukan oleh KPU RI.

"Jadi TPN percaya dengan proses yang sedang dilakukan oleh KPU. Melalui rekapitulasi hasil perolehan suara. TPN juga tentu memiliki saksi-saksi di 830 ribu TPS. Artinya hampir 1,6 juta saksi yang kita tempatkan sejak kemarin sudah menyerahkan formulir C, dimana ini adalah dokumen resmi negara yang akan menjadi dasar KPU untuk melakukan rekapitulasi suara. Jadi jangan pernah percaya dengan quick count," pungkas Benny

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News