Kerap Ikut Aksi Tolak Pemilu Curang, Ini Sederet Kritik Keras Refly Harun ke Pemerintahan Jokowi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Sosok Pakar Hukum Tata Negara yang juga Jubir Timnas AMIN, Refly Harun selalu mendapat sambutan luar biasa ketika menghadiri aksi tolak Pemilu curang.

Refly pun selalu diminta naik ke atas mobil komando untuk menyuarakan aspirasinya atas jalannya Pemilu 2024.

Berbagai kritik keras pun disampaikan Refly terhadap pemerintahan Joko Widodo, termasuk para penyelenggara Pemilu.

Ia pun menuding kecurangan dalam Pemilu 2024 berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Berikut ini TribunJakarta.com merangkum sejumlah kritik keras Refly Harun terhadap pelaksanaan Pemilu 2024;

1. Tantang IT KPU Diaudit Forensik

Saat berorasi di depan KPU RI pada Rabu (21/2/2024), Refly menantang agar IT KPU dilakukan audit secara forensik.

Sebab, ia mendapatkan informasi bahwa data dalam Sirekap sudah diisi sebelum berlangsungnya pemungutan suara.

"Yang kedua adalah kita berusaha dan kemudian sudah menyampaikan aspirasi agar KPU membuka diri terhadap kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan dalam sistem IT-nya.

Dan sistem IT yang bekerja dengan algoritma tertentu yang memenangkan pasangan-pasangan calon tertentu menang," kata Refly.

"Karena itu algoritma itu harus dibuka. Kita harus melakukan pengecekan audit forensik terhadap sistem IT KPU. Itu yang kedua," lanjutnya.

2. Tak Percaya MK

Masih di depan KPU RI, Refly juga sempat terang-terangan tak percaya dengan Mahkamah Konstitusi (MK) ketika harus membawa dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke lembaga tersebut.

Namun, dia menjelaskan bahwa secara aturan yang berlaku memang tak banyak cara yang bisa digunakan untuk membawa perkara dugaan kecurangan pemilu, salah satunya melalui MK.

"Tapi persoalannya, kita tidak memiliki pilihan-pilihan yang banyak. Pilihan yang bisa dilakukan adalah, salah empatnya yang seperti yang saya katakan tadi adalah ke Mahkamah Konstitusi," kata Refly.

3. Dukung Parlemen Jalanan

Kritik tak kalah keras dilontarkan Refly Harun saat berorasi di depan DPR RI pada Jumat (1/3/2024).

Refly secara tegas menyebut aksi parlemen jalanan semacam ini harus terus dilakukan sampai aspirasi mereka didengar para penguasa.

"Kita harus teruskan kegiatan parlemen jalanan ini. Karena ini adalah perjuangan konstitusional.

Tapi kalau gara-gara ini kita ditangkap, para pengaman tidak mengerti Undang-Undang Dasar," kata Refly.

4. Ancam Duduki DPR

Saat berorasi di depan DPR pada Selasa (5/3/2024), Refly bahkan mengancam akan mengajak massa aksi untuk masuk dan menduduki Gedung DPR.

Hal itu jika hak angket Pemilu tak digulirkan para wakil rakyat di Senayan.

"Kita berharap, bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang (Anggota DPR), mulai menginisiasi hak angket.

Karena itulah kemudian, kita turun, kita dorong, kita support hak angket.

Kalau mereka tidak hadirkan angket, biar kita duduk di DPR, kita buat revolusi lagi, kita buat reformasi lagi," ujar Refly dari atas mobil komando.

5. Sah Makzulkan Jokowi

Dalam kesempatan itu, Refly juga menjelaskan bahwa tuntutan pemakzulan yang disuarakan mereka terhadap Presiden Joko Widodo adalah hal yang sah secara konstitusional.

"Saya sudah katakan kemarin, kita yang makzulkan Jokowi adalah aspirasi konstitusional.

Aspirasi yang bisa dipertanggung jawabkan. Karena itu, sekali lagi saya minta, teriakan makzulkan Jokowi," ujar Refly.

Menurut Refly, sebenarnya Jokowi sudah harus dimakzulkan sejak dua tahun terakhir lantaran dianggapnya sudah banyak melanggar konstitusi.

Puncaknya, ketika Jokowi secara gamblang terlibat cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024 untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Tuntutan kita adalah, sudah sejak lama, sudah setahun dan dua tahun berlaku ini, seharusnya presiden kita dimakzulkan.

Sudah terlalu banyak melanggar konstitusi. Mulai dari dugaan ijazah palsu, sampai kemudian cawe-cawe dalam pemenangan paslon tertentu," kata Refly.

6. Minta Pilpres Diulang Tanpa Prabowo-Gibran

Refly juga meminta ajang Pilpres 2024 untuk diulang dan hanya boleh diikuti oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Ketiga adalah mau ga pemilu ini diulang. Diulang siapa lawan siapa? 01 (AMin) versus 03 (Ganjar-Mahfud), 02 bagaimana?," kata Refly.

Massa aksi pun menjawab bahwa pasangan 02 yakni Prabowo-Gibran untuk dibuang ke laut.

Selanjutnya, Refly mengultimatum DPR untuk segera membentuk hak angket Pemilu.

Bila tidak, ia mengancam akan menggerakkan massa untuk menduduki Gedung DPR.

"Kalau mereka tidak hadirkan angket, biar kita duduk di DPR, kita buat revolusi lagi, kita buat reformasi lagi," ujar Refly.

Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News