Pemilu 2024

Refly Harun Tuding Sirekap Jadi Alat Bantu Kecurangan Pemilu, Soroti Perhitungan Suara KPU

Refly Harun menyoroti langkah KPU yang tak berani buka grafik penghitungan suara Pemilu pada Sirekap. Ia menuding Sirekap jadi alat bantu kecurangan.

Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Pebby Adhe Liana
TribunJakarta
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun saat orasi dalam aksi tolak hasil Pemilu curang di depan KPU RI, Senin (18/3/2024). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Juru Bicara Timnas AMIN, Refly Harun menguliti Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Refly menyoroti langkah KPU yang tak berani lagi membuka grafik penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sirekap.

"KPU Tidak berani membuka Sirekap. Sobat semua, kawan semua, ada sidang di Komisi Informasi, KPU tidak berani datang untuk menjelaskan soal real count," kata Refly saat orasi dalam aksi tolak hasil Pemilu di depan KPU, Senin (18/3/2024).

Dalam kesempatan itu, Refly bahkan dengan lantang menyebut Sirekap adalah alat bantu untuk KPU melakukan kecurangan di Pemilu 2024.

"Sirekap itu benar alat bantu, tapi alat bantu kecurangan,"

"Sirekap alat bantu kecurangan, bukan alat bantu untuk menunjukkan bahwa pemilu itu jujur dan adil," kata dia.

Refly menyebut, tudingannya itu berdasarkan pada sikap KPU yang tak berani melakukan audit forensik terhadap sistem IT Sirekap.

"Kalau misalnya KPU berani membuka Sirekapnya, audit Sirekap. Mengapa China terlibat di dalam sirekap misalnya,"

"Itu menjadi suatu soal yang sangat penting kita masalahkan," ujar Refly.

Refly pun lalu mengutip pernyataan dari KPU Depok, untuk menguatkan pernyataannya.

"Mengapa KPU Depok mengatakan Bahwa seolah-olah Sirekap itu bisa jalan sendiri. Ada pihak-pihak yang mengendalikan Sirekap," kata dia.

Kendati begitu, ia menyebut Pemilu 2024 penuh kecurangan.

Ia menilai, kecurangan tersebut bahkan sudah terjadi sejak awal Pemilu.

"Kita sudah diorkestrasi kecurangan ini. Tidak hanya ketika pemungutan suara, tetapi ketika KPU dibentuk sudah curang," tuturnya.

 

Baca artikel menarik lainnya di Google News.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved