Pilpres 2024

Pengamat Sebut Keterangan Airlangga Hartarto di Sidang MK Komprehensif Soal Bansos

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) secara komprehensif soal bantuan sosial (bansos).

Tribunnews.com/Jeprima
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pernyataan pada sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu (PHPU) pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) secara komprehensif soal bantuan sosial (bansos). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) secara komprehensif soal bantuan sosial (bansos).

Hal tersebut dikatakan Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) R Wijaya Dg Mapasomba.

Diketahui, Airlangga Hartatro menjadi satu dari empat menteri Presiden Jokowi yang memberi keterangan dalam sidang sengketa Pemilu 2024 di MK.

Selain Airlangga Hartarto, menteri yang memberikan keterangan di MK yakni Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini

Wijaya menuturukan keterangan yang disampaikan Airlangga disebut komprehensif karena menyajikan data-data pendukung khususnya terkait kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Ailangga, kata Wijaya, telah menjalankan tugas dan perannya dengan sangat baik terkait langkah pemerintah memberikan bansos.

Menurut dia, peningkatan penyaluran bansos dilakukan sebagai bentuk mitigasi bencana El Nino.

"Penjelasan Pak Airlangga sangat komprehensif. Dari data-data yang dipaparkan bansos memang sangat dibutuhkan masyarakat," kata Wijaya, Sabtu (6/4/2024).

Wijaya menyebut El Nino sangat berdampak pada produksi pangan terutama beras yang mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman maupun jadwal tanam yang mundur.

Kondisi tersebut membuat harga pangan melonjak yang secara otomatis sangat berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan.

"Justru salah jika sebagai Menko Prekonomian Pak Airlangga tidak melakukan apa-apa di tengah kondisi yang menuntut seperti itu. Penjelasan Pak Airlangga sangat logis," jelas Wijaya.

Dalam sidang MK, lanjut Wijaya, Airlangga telah membuktikan bahwa pemberian bansos sejalan dengan regulasi.

Pada periode produksi padi yang menurun serta harga beras internasional dan inflasi yang meningkat, pemberian bansos menjadi pilihan kebijakan yang logis.

"Jadi tidak ada hal-hal keliru dan menyimpang seperti yang selama ini diopinikan oleh pihak-pihak yang menganggap bansos dipolitisasi. Pak Airlangga menjalankan tugasnya sesuai prosedur," tutur Wijaya.

Sebelumnya diberitakan, empat menteri Presiden Jokowi dimintai keterangan atas tudingan bahwa program bansos yang dilakukan menjelang pencoblosan berkontribusi besar dalam kemenangan telak pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved