Kritik RKPD Jakarta, Ketua DPRD DKI Singgung Permukiman Kumuh Dekat Istana: Malu Pak!
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang tengah disusun Pemprov DKI Jakarta.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang tengah disusun Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, rencana kerja tersebut belum fokus menuntaskan persoalan-persoalan krusial di Jakarta.
Padahal, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta cukup besar dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbilang tinggi.
“Jakarta itu PAD-nya lumayan dan APBD-nya besar. Tapi tidak pernah fokus merawat Jakarta,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/4/2024).
Politikus senior PDI Perjuangan ini mengaku telah memantau pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah kota.
Ia melihat, masih banyak program kerja normatif yang masih masuk dalam program kegiatan anggaran yang disusun anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini.
“Jadi pak wali kota, camat, lurah, semua kalau musrembang itu harus betul-betul kriris. Dasar saya berbicara ini karena saya mengerti, saya ke lapangan,” ujarnya.
Ia pun menyinggung keberadaan permukiman kumuh di Jakarta yang letaknya tak jauh dari Istana Negara.
Menurutnya, kawasan kumuh tersebut seharusnya bisa ditata dengan lebih baik oleh Pemprov DKI Jakarta.
Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pemerintah yang siap menghadapi tantangan perubahan setelah tak lagi jadi ibu kota negara, Pras menuntut adanya terobosan yang dilakukan.
“Di Jakarta masih ada permukiman kumuh, jaraknya cuma satu kilometer dari Istana Negara, namanya Johar dan Tanah Tinggi,” tuturnya.
“Kemana pemerintah daerah? Yang malu bukan pak gubernur saja, ada saya juga di sini malu,” tambahnya menjelaskan.
Untuk itu, Pras berjanji bakal terus mengungkit masalah ini dalam rapat anggaran penyusunan APBD 2025.
Dengan demikian diharapkan berbagai permasalahan krusial di Jakarta bisa segera diatasi.
Selain masalah buruknya tata kota, Pras turut menyoroti masalah banjir dan kemacetan yang belum dituntaskan di era Pj Gubernur Heru Budi.
“Terus terang saja, nanti dalam rapat Badan Anggaran saya akan jalankan fungsi pengawasan saya,” kata Pras.
Dapatkan Informasi lain dari TribunJakarta.com via saluran Whatsapp di sini
Baca artikel menarik TribunJakarta.com lainnya di Google News
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.