PKS Tak Usung Anies di Pilkada Jakarta, Pengamat Anggap Kode Buka Peluang Koalisi dengan Prabowo

Laporan Wartawan TribunJakarta.com  Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - PKS telah menegaskan tak akan mencalonkan Anies Baswedan di ajang Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu.

Alasannya, karena Anies dianggap telah menjadi tokoh nasional dengan mengikuti Pilpres 2024, maka tak mungkin dimajukan di level Pilkada.

Padahal sebelumnya, Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Khoirudin mengakui bahwa Anies menjadi salah satu nama yang masuk radar mereka untuk dimajukan kembali di ajang Pilkada Jakarta.

Terlepas dari alasan yang disampaikan Presiden PKS, menurut pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, pernyataan tak akan mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta itu tentu menimbulkan spekulasi politik.

Termasuk bisa saja itu dimaknai jika PKS siap berduet dengan Gerindra untuk memajukan kader mereka di Pilkada Jakarta.

Jika itu terjadi, maka kemungkinan besar PKS di tingkat pusat juga akan menjalin koalisi dengan Gerindra dan itu artinya mereka gabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

"PKS tidak lagi mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta, alasannya Anies biarlah menjadi tokoh nasional bukan di Jakarta lagi.

Artinya PKS kan mau orangnya yang di endorse dia dan Prabowo juga punya kepentingan," kata Ginting saat dihubungi, Kamis (25/4/2024).

Meski tak lagi berstatus ibu kota, Jakarta diyakini tetap menjadi magnet termasuk di dunia perpolitikan tanah air.

Untuk itu, Prabowo juga ingin pihaknya yang bakal menang di Pilkada Jakarta.

Di sisi lain, PKS memiliki daya tawar besar karena berstatus penguasa di Jakarta berdasarkan hasil Pemilu 2024.

"Sebagai Presiden, Prabowo tentu berkepentingan untuk menentukan siapa yang akan jadi Gubernur Jakarta karena Jakarta masih prestise, masih menjadi trendsetter di Indonesia," kata dia.

Ginting mengatakan, setelah resmi ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo saat ini memang tengah melakukan safari politik untuk kian menguatkan pemerintahannya kelak.

Komunikasi yang sudah mulai terjalin dengan Prabowo yakni NasDem dan PKB, dua partai yang berada dalam Koalisi Perubahan.

Ginting menyebut PKS juga ada peluang untuk diajak gabung ke dalam pemerintahan Prabowo mengingat pernah ada pengalaman kerjasama diantara mereka sebelumnya, yakni dalam dua kali Pilpres dan Pilkada Jakarta 2017.

"Jadi kemungkinan bisa saja PDIP akan disisakan sebagai satu-satunya partai yang tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Ginting. 

Dapatkan Informasi lain dari TribunJakarta.com via saluran Whatsapp di sini.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News