Ketua DPRD Harap 7 Februari Pram-Rano Bisa Dilantik Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berharap, pasangan Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel dapat segera dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030.

Harapan ini disampaikan politikus senior PKS ini usai Rapat Paripurna pengumuman penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Salasa (14/1/2025) siang.

Usai rapat tersebut, Khoirudin menyebut, DPRD DKI bakal langsung bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera melantik Pram-Rano.

“Kami akan bersurat ke presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari. Kecuali ada keputusan baru,” ucapnya.

Harapan yang disampaikan Khoirudin ini pun turut diamini oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

Orang nomor satu di Jakarta ini pun bersyukur, sampai saat ini seluruh tahapan Pilkada 2024 di Jakarta berjalan dengan lancar dan sukses.

“Alhamdulillah (Pilkada 2024) berjalan lancar dan pastinya untuk selanjutnya kami mengikuti tahapan proses yang sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Teguh pun menyampaikan selamat kepada pasangan Pram-Rano yang akan memimpin Jakarta hingga lima tahun ke depan.

“Lokasi pelantikan pastinya di ibu kota negara ya, di Jakarta pastinya. Tapi saya belum tahu (kapan), tapi nanti yang melantik pak presiden. Ya, nanti kita tunggu saja informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat,” kata Teguh.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilkada 2024 akan dilantik pada 7 Februari mendatang.

Sedangkan, pelantikan wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada 10 Februari 2025.

Hanya saja, belakangan muncul wacana bahwa pelantikan kepala daerah terpilih bakal diundur mengingat banyaknya persidangan sengketa pemilihan umum yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK itu pun diperkirakan baru rampung pada 11 Maret mendatang.