Cekcok Jakpro Vs Warga Kampung Bayam, Pengamat Bicara Solusi yang Ditawarkan Heru Budi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Perseteruan eks warga Kampung Bayam dengan Pemprov DKI Jakarta kembali memanas.

Cekcok pun sempat terjadi kala eks warga Kampung Bayam yang masih bertahan di Kampung Susun Bayam (KSB) dipaksa keluar.

Ratusam petugas Satpol PP hingga aparat TNI/Polri pun diterjunkan untuk memindahkan mereka ke hunian sementara di kawasan Ancol atau ke Rusun Nagrak yang sudah disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

Namun, operasi pengosongan KSB yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta itu mendapat perlawanan dari warga sehingga cekcok tak bisa dihindarkan lagi.

Pengamat Kebijakan Publik GMT Institute Agustinus Tamtama Putera menilai, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sejatinya sudah menghadirkan solusi berkeadilan atau win-win solution dalam kasus ini.

Sebab, Heru telah memberikan fasilitas kepada warga eks Kampung Bayam untuk pindah ke hunian lain sehingga tak memunculkan masalah di kemudian hari.

“Pada prinsipnya ada win-win solution yang ditawarkan Heru di setiap problem. Tentu yang terbaik bagi warga dan meminimalisir persoalan baru di kemudian hari,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/5/2024).

Oleh karena itu, Tamtama menyarankan warga eks Kampung Bayam yang masih ngotot bertahan di KSB untuk mau dipindah ke tempat-tempat yang sudah disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

Apalagi, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pemilik KSB juga telah memberikan uang ganti untuk kepada 642 kepala keluarga (KK) warga Kampung Bayam.

“Masalah Kampung Bayam itu solusi terbaik ya pindah ke lokasi yang sudah disiapkan, yang tidak ada problem lagi di kemudian hari,” ujarnya.

Selama dua tahun terakhir menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta, Heru dinilai sudah mengambil kebijakan yang fundamental untuk kebaikan masyarakat, meski kebijakan tersebut tidak populis.

Padahal, mayoritas kepala daerah kerap mengambil kebijakan populis walaupun tidak strategis.

“Karena, pertama memang tidak terlalu memperhatikan aspek politis, yang penting hak mendasar warga bisa terjamin. Ibarat minum obat, kebijakan seperti ini memang dampaknya tidak langsung, baru kemudian dirasakan manfaatnya nanti,” tuturnya.

“Tapi kalau bicara kebijakan untuk kepentingan politis, kan yang penting secara kasat mata kelihatan memihak, tapi nyatanya ada problem lagi di depannya," sambungnya.