Pj Gubernur Heru Budi Lantik 3 Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Ini Daftarnya

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali melakukan perombakan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Istimewa
Prosesi pelantikan tiga orang pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dilaksanakan di Balai Kota, Rabu (22/5/2024). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali melakukan perombakan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Tiga orang pejabat pimpinan tinggi pratama pun dilantik Heru Budi hari ini di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Heru bilang, perombakan ini dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas birokrasi di lingkungan Pemprov DKI jakarta sehingga kinerja dan pelayanan publik bisa berjalan lebih optimal.

“Kepada pejabat yang mendapatkan amanah baru harus lebih memperhatikan layanan birokrasinya. Terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja yang efisien, akuntabel, dan transparan,” ucapnya dalam keterangan tertulis.

Adapun ketiga pejabat yang baru dilantik Heru ini ialah Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Maria Qibtya sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta, serta Iwan Kurniawan sebagai Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Khusus untuk Iwan, Heru berpesan supaya pelayanan RSUD harus ditingkatkan sehingga mampu melayani dan memuaskan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Ia pun berharap, para pejabat yang baru dilantik ini mampu memegang teguh prinsip good governance dan menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja, serta memiliki integritas yang tinggi.

Pesan ini disampaikan supaya instansi yang dipimpin ketiga pejabat baru ini mampu menciptakan ekosistem pembangunan zona integritas dengan baik.

"Dalam menjalankan etos kerja yang baik, prinsip pembangunan zona integritas harus diperhatikan. Hal ini akan menjadi acuan kita dalam menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” kata Heru penuh harapan.

“Semoga pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan menjaga integritasnya sebagai ASN," tambahnya menjelaskan.

 

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved