Sanksi Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP Sampai 30 Juni 2024, Segera Validasi!
Jangan lupa padankan NIK KTP dengan NPWP sebelum 30 Juni 2024, ini sanksinya jika tidak melakukan pemadanan sampai batas waktu yang ditentukan.
Kendala tersebut dapat terjadi, seperti ketika pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (STP) atau aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN).
"Kendala tersebut termasuk layanan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP. Ini karena, seluruh layanan tersebut akan menggunakan NIK KTP sebagai NPWP," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang Tiga Atmo mengatakan. Ia mengatakan, WP yang belum mengaktifkan NIK KTP sebagai NPWP sampai dengan pertengahan tahun depan tidak akan bisa mengakses berbagai layanan dasar perpajakan.
Lalu, WP juga berpotensi menerima potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang lebih besar jika tidak melakukan pemadanan.
Sebab, sesuai dengan aturan yang berlaku, WP yang tidak memiliki NPWP (nantinya digantikan NIK KTP) akan dikenakan pajak lebih tinggi 20 persen dari tarif yang diterapkan.
"Yang paling penting kalau tidak padan, itu pemotongan PPh pasal 21 akan menjadi 20 persen lebih besar," kata Atmo.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Pramono Konsisten Naik Transportasi Umum Tiap Rabu, ASN Nekat Bawa Kendaraan Pribadi Bakal Disanksi |
![]() |
---|
Menteri LH Ungkap 30 Pasar di Jakut Kena Sanksi Administratif Gegara Tak Serius Tangani Sampah |
![]() |
---|
Siap-siap Lucky Hakim Disanksi Usai Akui Pelesir ke Jepang, Sindiran Dedi Mulyadi: Selamat Berlibur |
![]() |
---|
Muncul Tulisan NIK KTP Sudah Terdaftar Saat Buat Akun Rekrutmen Bersama BUMN, Segera Lakukan Ini |
![]() |
---|
PERSIB Rugi Besar Dihukum Puluhan Juta, Gara-gara Ulah Suporter Berbuntut Masalah Besar di Liga 1 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.