Pendataan KJP Plus dan KJMU Dinilai Berantakan, Heru Budi: Sudah Sesuai Verifikasi Data

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sudah sesuai dengan verifikasi data.

Adapun verifikasi data dilakukan guna memastikan bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.

“Eksekutif telah melakukan verifikasi terhadap pendaftar KJP Plus dan KUMU berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS,” ucapnya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Saat membacakan tanggapan atas pemandangan fraksi-fraksi DPRD DKI terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Heru menjabarkan, pada tahap pertama 2023 bantuan KJP Plus disalurkan kepada 674.599 penerima manfaat.

Sedangkan untuk bantuan KJMU diberikan kepada 15.153 penerima.

Kemudian pada tahap kedua 2023, bantuan KJP Plus diberikan kepada 656.390 penerima dan bantuan KJMU kepada 29.042 penerima.

Penjelaskan Heru ini disampaikan usai dirinya menerima kritikan dari Fraksi PKS DPRD DKI yang menyebut pendataan KJP Plus dan KJMU di eranya semrawut.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Mardono saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta.

“Fraksi PKS prihatin dengan kebijakan pendataan KJP Plus dan KJMU yang semrawut dan lemah koordinasi,” ucapnya, Senin (20/7/2024).

Imbas pendataan ini, banyak penerima KJP Plus dan KJMU yang namanya justru terhapus dari daftar penerima bantuan.

Akibatnya, para orangtua dan mahasiswa kaget setelah nama mereka hilang dari daftar penerima bantuan pendidikan tersebut.

“Koordinasi antarinstansi tidak berjalan dengan baik dan kurang sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang terkejut saat namanya hilang dari daftar penerima KJP Plus dan KJMU,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, PKS juga menyinggung soal pemangkasan anggaran dalam program bantuan sosial yang dilakukan di era Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Seperti pengurangan subsidi pangan bagi keluarga tidak mampu, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), hingga program-program lain yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Padahal masih banyak masyarakat kecil yang ekonominya belum lagi bangkit setelah diterpa pandemi Covid-19,” tuturnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya