DPRD Jakarta: Kebijakan Efisiensi Dampak Pemangkasan DBH Tak Mengurangi Program KJP dan KJMU
Efisiensi anggaran dampak pemotongan DBH dari Pemerintah Pusat tidak menekan penting seperti program KJP dan KJMU.
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Satrio Sarwo Trengginas
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Efisiensi anggaran dampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat tidak menekan penting seperti program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Hal ini dikatakan Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo, dia percaya Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan kebijakan efisiensi secara bijak.
"Tentu kami percaya pemprov dki jakarta bisa melakukan efisiensi terhadap anggaran mana yang perlu mendapat prioritas khususnya terkiat penerima manfaat dari KJP, KJMU dan sejenisnya itu tidak boleh berkurang dan itu sudah dipastikan dan menjadi komitmen Pemprov," kata Francine.
DPRD lanjut dia, akan mengawal proses penyusunan anggaran 2026 agar komitmen mempertahankan program prioritas seperti KJP dan KJMU ataupun layanan transportasi dapat berjalan maksimal.
"Dan tentunya program prioritas lainnya dari Pemprov DKI Jakarta akan kami kawal, dan kami akan membantu pengawasannya supaya tadi efisiensi tidak menekan sektor penting," ucapnya.
Tak hanya itu, DPRD senantiasa mendukung program-program Gubernur DKI Jakarta yang berpihak ke masyarakat.
"Tentunya program baiknya pak Gubernur dan Pemprov DKI Jakarta kami akan dukung, seperti misalnya tadi disebutkan pemutihan ijazah," ucapnya.
DBH dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal dipangkas sebesar Rp15 triliun, hal ini mengakibatkan Rancangan APBD 2026 berkurang drastis.
DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati RAPBD 2026 sebesar Rp95 Triliun, adanya pemangkasan DBH membuat penurunan menjadi Rp79 Triliun.
Berita terkait
- Baca juga: Kartu Janda Jakarta Mulai Dikaji Pemprov, Fraksi Gerindra Girang Usulan Tak Langsung Ditolak
- Baca juga: Janji Mau Dikaji, Legislator Bakal Terus Tagih Realisasi Kartu Janda Jakarta
- Baca juga: Sempat Disebut Aneh oleh Pramono, Usulan Kartu Janda Jakarta Akhirnya Dikaji Pemprov DKI
Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita
| Soroti Banjir hingga Parkir Liar, Anggota DPRD DKI Sebut Perencanaan Pemprov Belum Optimal |
|
|---|
| Francine PSI Ungkap 7 Keluhan Warga Jakarta Saat Reses, Tagih Janji Gubernur Pramono |
|
|---|
| DPRD DKI Jakarta Bahas Penataan KJP dan Guru ASN dalam Pra-RKPD 2027 |
|
|---|
| Longsor Bantargebang Telan Korban Jiwa, PSI Desak Pemprov Jakarta Terapkan Hari Pengambilan Sampah |
|
|---|
| Tragedi TPST Bantargebang Jadi Alarm, DPRD DKI Usulkan Hari Pengangkutan Sampah di Jakarta |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/Anggota-DPRD-DKI-Jakarta-Francine-Widjojo-memastikan-pih.jpg)