Sampaikan 2 Tuntutan, Sopir Jaklingko Desak Pemprov DKI Rombak Jajaran Direksi Transjakarta

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ratusan sopir angkot Jaklingko yang mengatasnamkan diri Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) menuntut Pemprov DKI Jakarta merombak jajaran direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Pasalnya, jajaran direksi Transjakarta dinilai acap kali mengambil keputusan secara sepihak yang merugikan operator maupun sopir Mikrotrans Jaklingko.

“Kami meminta keadilan, kami meminta keadilan kuota, keadilan dalam menerapkan aturan, kami meminta jangan ada diskriminasi,” ucap Ketua FKLB Berman Limbong di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Limbong menyebut, ada dua tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar hari ini di depan kantor Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta.

Pertama terkait upah sopir Jaklingko yang ditetapkan Transjakarta secara sepihak tanpa meminta masukan dari operator maupun sopir Mikrotrans Jaklingko.

“Kami menyuarakan agar pramudi ini dibuat komponen penghasilan permanen, jangan seperti sekarang dibuat per kilometer, capaian kilometer agar mereka dimanusiakan,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini sangat memberatkan para sopir angkot lantaran setiap harinya mereka harus memenuhi target 100 kilometer.

Belum lagi waktu kerja mereka yang harus mencapai 28 hari kerja per bulan.

Kondisi ini diperparah dengan adanya kebijakan pemotongan kilometer, sehingga acap kali target 100 kilometer tak dapat dipenuhi sopir Jaklingko.

“Upah sopir Jaklingko itu harusnya Rp5.068.000 sesuai UMP DKI, tapi dengan catatan harus 100 kilometer per hari selama 28 jam. Artinya dalam sebulan harus mencapai 2.800 km,” tuturnya.

“Tapi kemudian ada pemotongan kilometer segala. Pemotongan itulah yang membuat penghasilan kami turun. Penghasilan tidak terpenuhi, jauh dari harapan kami. Ini koreksi yang kami sampaikan,” sambungnya.

Poin kedua yang menjadi perhatian Limbong ialah terkait penambahan rute yang belum dilaksanakan sampai saat.

Padahal, penambahan rute tersebut seharusnya sudah dilakukan sejak 2019 lalu.

“Jadi ada dua masalahnya nih, ada yang dapat Surat Keputusan (SK) tapi enggak dapat kuota. Ada yang dikasih kuota, tapi SK-nya enggak ada,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia mendesak supaya kedua persoalan tersebut bisa dituntaskan dalam waktu dua pekan.

Bila kedua hal tersebut tak bisa dituntaskan, ia mendesak Pemprov DKI untuk merombak seluruh jajaran direksi Transjakarta.

Tak hanya itu, Limbong juga mengancam bakal menggelar aksi demo yang lebih besar lagi bila seluruh tuntutannya tak dipenuhi.

“Jadi bila 14 hari setelah aksi ini tidak ada jawaban atas dia tuntutan kami, kami mendesak seluruh direksi Transjakarta diganti. Kami akan melakukan aksi lebih besar dari hari ini, karena tuntutan kami jelas karena arogansi direksi Transjakarta,” kata dia.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya