Digadang-gadang Heru Jadi Pusat Bisnis, Angka PHK di Jakarta Tertinggi di Indonesia, DPRD Prihatin

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PKH) yang terjadi di Jakarta jadi perhatian serius DPRD DKI.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail pun meminta Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) memperketat pengawasan yang mencakup monitoring, pendataan, dan validasi data tenaga kerja di seluruh perusahaan yang ada di ibu kota.

“Ini menjadi satu pembelajaran. Maka, segera lakukan verifikasi dan validasi data perusahaan yang ada di DKI,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

“Karena dari situ kita bisa ketahui perusahaan itu sehat atau tidak,” tambahnya menjelaskan.

Politikus senior PKS ini pun merasa miris dengan adanya gelombang PHK yang terjadi di Jakarta belakangan ini.

Sebab, Jakarta selama ini digadang-gadang Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono bakal menjadi kota bisnis berskala global setelah tak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Jakarta sebagai kota besar, tapi justru terjadi PHK yang fantastis,” ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat pada Juni 2024 kemarin jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 32.064 orang.

Dari jumlah tersebut, Jakarta jadi provinsi dengan angka PHK terbanyak, yaitu mencapai sebanyak 7.649 pekerja.

Ini artinya, Jakarta menyumbang 23 persen angka PHK di Indonesia pada bulan Juni 2024 lalu.

Heru Budi Salahkan Pendatang

Terkait banyaknya pekerja yang terkena PHK, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara.

Ia menyebut, tingginya angka PHK di Jakarta merupakan imbas dari banyaknya pendatang.

“Berdasarkan data memang PHK (di Jakarta) tinggi. Berdasarkan data yang ada, tidak murni itu adalah warga Jakarta yang sudah lama tinggal,” ucapnya kepada awak media, Senin (5/8/2024).

Heru mengakui, Jakarta selama ini memang jadi salah satu tujuan masyarakat daerah merantau untuk mengadu nasib.

Fenomena urbanisasi ini umumnya terjadi usai hari raya Idulfitri atau lebaran.

Pasalnya, banyak warga yang pulang ke kampung halaman saat Idulfitri dan kemudian kembali ke kota dengan turut membawa saudara hingga tetangganya.

Heru pun menyebut, Pemprov DKI tak bisa menghalangi warga daerah yang ingin merantau ke ibu kota.

“Jadi, ada beberapa warga yang memang datang ke Jakarta, dia ke Jakarta tinggal dengan saudaranya, dengan temannya, dengan jaminan lainnya sesuai dengan aturan kependudukan,” ujarnya.

“Nah, ini ada sebagian yang belum dapat pekerjaan. Nah, itu juga termasuk dalam data itu,” sambungnya.

Heru menegaskan, tingginya angka PHK di Jakarta ini bakal menjadi perhatian serius Pemprov DKI.

Berbagai upaya bakal dilakukan pemerintah daerah untuk menekan angka PHK dan pengangguran di Jakarta.

“Ini menjadi perhatian kami. Iya, kami fasilitasi (pekerja yang terkena PHK),” kata eks Wali Kota Jakarta Utara ini.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya