Pilkada DKI 2024
2 Hari Terakhir ke Jakut, Berikut Sederet Janji Manis Pramono Anung, Kenaikan Gaji sampai Soal KJP
Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung sudah menebar janji saat berada di kawasan Jakarta Utara dalam kurun waktu dua hari terakhir.
Menurutnya, hal seperti itulah yang akan diterapkan oleh pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bila terpilih di Pilkada Jakarta 2024.
"Hal yang kecil seperti itulah yang kami lakukan. Kalau saudara-saudara sekalian pilih, saya akan berani untuk melakukan sesuatu yang tidak populer," imbuh dia.
Kemudian, pada hari berikutnya, Sabtu (7/9/2024), Pramono Anung kembali mendatangi permukiman warga di Jakarta Utara.
Pramono Anung didampingi anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan Agustina Hermanto alias Tina Toon menyambangi warga di wilayah Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Sabtu siang.
Dalam kunjungannya kali ini, Pramono Anung mendengarkan curhat dari para warga terkait masalah-masalah yang sering mereka hadapi di lingkungannya.
Pramono Anung lagi-lagi menjanjikan akan menindaklanjuti semua permintaan dan keluhan warga Kelapa Gading, misalnya terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Warga mengeluhkan kepada Pramono bahwa selama ini mereka masih menemui pencairan KJP yang belum tepat sasaran.
Merespons keluhan itu, Pramono Anung pun menyatakan jika selama ini Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah melakukan pemutakhiran data penerima KJP.
Sayangnya, selama ini seringkali datanya tidak sinkron.
"Sering kali data tersebut tumpang tindih, bahkan ada yang mampu tetapi justru mendapatkan bantuan, sementara yang berhak malah tidak mendapatkan," katanya.
Ia pun menjanjikan bakal turun langsung ke lapangan untuk memvalidasi data penerima KJP bila nantinya terpilih memimpin Jakarta bersama bakal calon wakil gubernurnya Rano Karno.
Ia juga menegaskan bakal melakukan pemutihan data penerima KJP untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran.
"Solusinya adalah pemerintah daerah harus turun langsung ke lapangan untuk memvalidasi data. Jika seseorang memang mampu, ya jangan diberi bantuan. Sebaliknya, jika seseorang memang berhak, maka harus diberikan bantuan sosial," ucap Pramono.
"Pemutihan data seperti ini lebih tepat dilakukan daripada sekadar mempertahankan ego sektoral dalam tarik-menarik persoalan data. Jika nantinya mendapatkan restu dari masyarakat, saya akan langsung memfilter data tersebut," pungkasnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.