Sabri: Program 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih Harus Dievaluasi Ketat, Bisa Bahayakan Prabowo

Sabri Saiman menilai evaluasi ketat harus dilakukan terkait program 100 hari kerja Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Tayang:
Istimewa
Foto Kabinet Merah Putih 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, CILINCING - Tokoh masyarakat Jakarta Utara Sabri Saiman menilai evaluasi ketat harus dilakukan terkait program 100 hari kerja Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sabri, jika evaluasi ketat tak dilakukan, ini bisa membahayakan Prabowo sendiri.

"Ya kan 100 hari, program 100 hari. Biar dievaluasi oleh beliau, kalau tidak bahaya," ucap Sabri di Rusun Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (23/10/2024).

Sabri Saiman mengatakan, para menteri di kabinet Prabowo-Gibran sudah seharusnya menjadi pembantu untuk menjalankan program presiden dan wakil presiden baru itu.

Mereka tak perlu jadi pesuruh, namun harus memiliki integritas membantu Prabowo-Gibran untuk merealisasikan program-program 100 hari kerja itu.

Jika tidak, sambung Sabri, ini akan membahayakan karena bisa membebani sang presiden.

"Akan beban kepada beliau kalau menteri-menteri yang diangkat itu tingkat kemampuannya sebatas pesuruh," ucap Sabri.

"Dia bukan mengangkat pembantu itu sebagai pesuruh, tapi mengamanahkan program dia kepada pembantu-pembantunya. Kalau tidak ya untuk apa," tegasnya lagi.

Sabri juga mengharapkan Prabowo tegas terhadap para menterinya dan tak segan-segan mencopot mereka yang tak bisa kerja.

Sabri lantas berharap semua pihak yang telah diminta oleh Prabowo untuk membantu pemerintahannya dalam Kabinet Merah Putih memiliki komitmen bagi bangsa Indonesia.

Menurut dia, masyarakat sudah terlalu lelah memiliki menteri-menteri dan pejabat yang tak bisa bekerja dengan baik.

"Harus punya komitmen, kalo tidak ya lebih baik minggir. Kan kita sudah capek," tegas Sabri.

Waktu 100 hari pascapelantikan dinilainya tepat bagi Prabowo untuk melakukan evaluasi itu.

Dalam jangka waktu itu, Prabowo semestinya sudah bisa melihat siapa saja yang bisa melanjutkan program-programnya dengan amanah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10/2024).

Kabinet Merah Putih 2024-2029 48 terdiri dari 48 kementerian yang diisi 48 menteri, 56 wakil menteri, serta lima kepala lembaga di bawah presiden.

Prabowo-Gibran diketahui memiliki 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat untuk dicapai pemerintahannya bersama Kabinet Merah Putih. Berikut rinciannya:

17 Program Prioritas:
1. Swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi, dengan peningkatan kesetaraan, hak publik, dan digitalisasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Penurunan tingkat kemiskinan hingga di bawah 6 persen.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Jaminan layanan kesehatan, peningkatan BPJS, dan penyediaan obat.
8. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional.
10. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan.
11. Pelestarian lingkungan hidup.
12. Ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida untuk petani.
13. Penyediaan rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat pedesaan.
14. Pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN.
15. Hilirisasi industri SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja.
16. Kerukunan umat beragama dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga.


8 Program Hasil Terbaik Cepat:
1. Pemberian makan dan susu gratis di sekolah dan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
2. Pemeriksaan kesehatan gratis dan pengurangan kasus TBC hingga 50?lam 5 tahun.
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dengan lumbung pangan desa dan nasional.
4. Membangun sekolah unggul di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah lama.
5. Penambahan program kartu kesejahteraan sosial untuk menghapus kemiskinan absolut.
6. Kenaikan gaji ASN, guru, tenaga kesehatan, dan pejabat negara.
7. Pembangunan infrastruktur desa dan penyediaan rumah murah.
8. Meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved