Hanta Yuda Buka-bukaan Data Soal Survei Poltracking, Minta Persepi Minta Maaf Terkait Sanksi Etik

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda buka-bukaan terkait data surveinya mengenai Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu merupakan respons Hanta terhadap sanksi yang diberikan dewan etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) terhadap Poltracking.

Hanta menegaskan pihaknya mengadakan survei Pilkada Jakarta sesuai SOP yang berlaku dan tidak pernah mengubah data apapun.

Ia pun menyebut sanksi yang diberikan Persepi cacat hukum, baik secara formil maupun materil.

Pasalnya, dalam kesimpulan dan putusannya, dewan etik tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Poltracking sesuai dengan SOP survei opini publik atau tidak, namun celakanya dewan etik menjatuhkan sanksi kepada Poltracking.

Selain itu, dalam kesimpulan dan putusannya, dewan etik juga tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltracking, namun celakanya dewan etik menjatuhkan sanksi kepada Poltracking.

"Ini membuktikan putusan dewan etik cacat secara materiil. Sedangkan secara formil tidak pernah terjadi sidang dewan etik, karena kami hanya menerima undangan sidang anggota Persepi bukan undangan sidang kode etik," kata Hanta saat konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Hanta mengatakan sampai saat ini pihaknya masih belum mau membawa terkait sanksi ini ke ranah hukum.

Poltracking, kata dia, masih menunggu etika dari Persepi untuk meminta maaf kepada publik terkait sanksi yang dikeluarkannya.

lihat foto

"Sampai saat ini, saya berharap mengetuk nurani, untuk meminta maaf kepada publik," kata Hanta.

Usai menerima sanksi etik, Poltracking memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi.

Hanta menegaskan keputusannya keluar dari Persepi karena merasa tidak ada keadilan di asosiasi tersebut dan malah tendensius menyudutkan Poltracking.

Ia pun memastikan hasil survei yang didapatnya di Pilkada Jakarta yakni yang menempatkan elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono 51,6 persen.

Kemudian Pramono Anung-Rano Karno 36,4 persen dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto 3,9 persen serta 8,1 responden tidak menjawab murni hasil temuan di lapangan.