Pilkada DKI 2024

Pemetaan Bawaslu DKI, Ada 25 Indikator Potensi TPS Rawan di Pilkada Jakarta

Bawaslu DKI Jakarta memetakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada gelaran Pilkada Jakarta 2024.

Tribun Jogja/Suluh Pamungkas
Ilustrasi surat suara. Bawaslu DKI Jakarta memetakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada gelaran Pilkada Jakarta 2024. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Bawaslu DKI Jakarta memetakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada gelaran Pilkada Jakarta 2024.

Dalam pemetaan Bawaslu Jakarta, ada 25 indikator potensi TPS rawan di Jakarta. Rinciannya, terdapat 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 13 indikator yang banyak terjadi, dan 5 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha memaparkan, pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 256 kelurahan/desa di 44 Kecamatan se-Provinsi DKI Jakarta yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.

Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 sampai 15 November 2024

Dijelaskannya, variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah meliputi penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, politisasi SARA, netralitas ASN, TNI/Polri, logistik, lokasi TPS hingga jaringan listrik dan internet.

"Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis," kata dia.

Munandar menuturkan, berdasarkan pemetaan TPS rawan, pihaknya mengimbau KPU Provinsi DKI Jakarta dan jajaran untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS.

Diantaranya melakukan antisipasi kerawanan serta berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS.

"Baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.

Serta melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat," kata Munandar.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved