Jelang Pencoblosan Pilkada Jakarta, Kenneth DPRD DKI Ingatkan Warga Jangan Golput

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Pilkada Serentak 2024 menjadi salah satu perhelatan demokrasi terbesar di Indonesia yang melibatkan pemilihan kepala daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota secara bersamaan, termasuk di Jakarta.

Namun, dalam praktiknya, pesta demokrasi lima tahunan ini biasanya akan terjadi kecurangan dalam prosesnya.

Hal itu tentu akan mengancam integritas proses demokrasi yang akan melahirkan pemimpin yang cacat. 

Apalagi, Jakarta selalu menjadi perhatian utama dalam politik nasional, karena statusnya sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, serta kebudayaan Indonesia. 

Menanggapi hal itu, Politisi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta kepada penyelenggara pilkada hingga aparat penegak hukum harus bisa bersifat netral.

Apalagi pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan putusan perkara nomor 136/PUU-XII/2024 yang memasukkan frasa “pejabat daerah” dan “anggota TNI/Polri” ke dalam norma pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berhubungan dengan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi “Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa/ Lurah dengan sengaja berpihak atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye dapat di pidana dengan pidana penjara atau denda. 

Oleh karena itu Kenneth meminta agar semua pihak bisa mengawal agar proses pilkada di Jakarta berjalan dengan jujur, adil, dan transparan, agar pemilihan Gubernur Jakarta berjalan dengan baik.

"Pilkada ini bertujuan untuk memilih pemimpin terbaik melalui proses yang jujur, transparan dan adil. Karena pilkada yang tidak jujur akan mencederai nilai-nilai demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik," kata Kenneth, Selasa (25/11/2024).

Kenneth menegaskan bahwa pilkada ini bukan hanya ajang memilih seorang pemimpin, tetapi juga menjadi indikator kesehatan demokrasi. 

Menurutnya, pemimpin daerah yang terpilih diharapkan mampu membawa inovasi dan solusi bagi tantangan daerah masing-masing, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi.

"Kecurangan dalam Pilkada merupakan ancaman serius terhadap demokrasi. Pilkada yang jujur, adil, dan transparan tidak hanya melahirkan pemimpin yang berkualitas, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi," beber Anggota DPRD DKI Jakarta itu.

Untuk pemilih di Jakarta, ia meminta  masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan bijak, karena setiap suara memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin yang kompeten, dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

"Saya meminta kepada masyarakat Jakarta agar bisa datang ke tempat pemungutan suara sesuai jadwal yang telah ditentukan," kata Kenneth.

Disampaikannya, jika pemilih yang namanya sudah tertera di daftar pemilik tetap (DPT) tetapi belum mendapatkan undangan untuk mencoblos atau undangan formulir C6, bisa langsung datang ke TPS terdekat dengan membawa kartu tanpa penduduk.