Dukung Wacana Pilkada Via DPRD, Fraksi Gerindra DKI Ogah Disalahkan Bila Gubernur Tak Jalankan Tugas

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mendukung wacana pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh DPRD yang sempat digulirkan Presiden Prabowo Subianto.

Penasih Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengakui, mekanisme pemilihan kepala daerah yang dulu diterapkan di era Presiden Soeharto ini bisa menekan biaya yang dikeluarkan oleh negara.

“Kalau menurut saya pribadi sih baik ya, mungkin bisa menekan cost atau penggunaan uang negara dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2024).

Hanya saja, Rany memberi catatan khusus terkait hal ini. Menurutnya, harus ada aturan yang ketat terkait screening atau seleksi terhadap calon kepala daerah yang akan ditunjuk.

Sehingga kepala daerah yang dipilih oleh DPRD punya kapasitas baik dan benar-benar mampu menjadi pemimpin masyarakat.

“Pemilihan atau fit and proper test paslon harus melalui mekanisme dan screening yang tepat, benar dan jelas, memang mumpuni sebagai pemimpin daerah dengan pengalaman serta track record yang sangat baik,” ujarnya.

Rany tak ingin bila nantinya DPRD disalahkan bila pemimpin yang dipilih oleh legislatif lalai atau tak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

“Jadi bila ada hal-hal kurang sesuai, tidak serta merta mengeluhkan pada DPRD aja,” ucap politikus senior Gerindra yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

Sebagai informasi tambahan, wacana soal kepala daerah dipilih oleh DPRD digulirkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo berdalih, biaya untuk menggelar pemilihan umum di Indonesia masih sangat mahal, sehingga ia mengusulkan supaya kepala daerah dipilih langsung oleh legislatif.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar yang diselenggarakan di Sentul, Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ucapnya.

Prabowo bilang, anggaran besar yang digelontorkan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah selanjutnya bisa dialokasikan untuk menjalankan program lain.

“Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo bilang, perlu ada perbaikan sistem pemilihan umum di Indonesia supaya anggaran yang dikeluarkan bisa lebih efisien.

“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah. Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” tuturnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya