Pengamat: Dipecat PDIP, Citra dan Reputasi Jokowi Jatuh, Akankah Diterima Partai Lain?
PDIP telah resmi memecat Joko Widodo sebagai kaderdnya dengan pertimbangan melakukan pelanggaran berat.
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Nur Indah Farrah Audina
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM - PDIP telah resmi memecat Joko Widodo sebagai kaderdnya dengan pertimbangan melakukan pelanggaran berat.
Tak hanya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution juga ikut dipecat oleh PDIP.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menganggap pertimbangan pemecatan itu tentu membuat catatan buruk terhadap perjalanan karier politik Jokowi.
Jokowi bahkan disebut PDIP telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sebagai mantan presiden, tentu alasan pemecatan itu sangat merusak citra dan reputasinya.
Jokowi selama menjadi presiden dinilai cacat karena mengintervensi hukum, yang bukan kewenangannya," kata Jamiluddin saat dihubungi, Selasa (17/12/2024).
Menurutnya, tuduhan ini tentu sangat merugikan Jokowi.
Terlebih, Jokowi juga dinilai telah melanggar AD/ART, kode etik, dan disiplin partai.
"Tuduhan semacam ini mengesankan Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai.
Jokowi juga bisa dipersepsi sebagai sosok yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai," ujarnya.
Padahal, lanjut dia, tegak lurus terhadap keputusan partai menjadi keharusan bagi setiap kader partai, khususnya PDIP.
Jamiluddin menyebut, hal itu kiranya akan menjadi catatan bagi partai lain terhadap sosok Jokowi.
Kader yang tidak loyal tentu akan menjadi dasar pertimbangan bagi partai lain untuk menerimanya.
"Partai lain tentu tak ingin hal yang sama akan terjadi di partainya. Sebab, tak ada satu partai pun yang ingin dikhianati kadernya," kata dia.
Karenanya, Jamiluddin merasa aalasan pemecatan Jokowi tampaknya akan mempersulit partai lain menerima Presiden Ke-7 RI itu.
Apalagi kalau menempatkan Jokowi di posisi strategis. Elite partai lain tampaknya berpeluang menolaknya.
"Kalaupun ada yang menerimanya, itu kader partai yang menjadi loyalisnya. Mereka ini memang ada di beberapa partai yang menyatu di KIM Plus," tuturnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.