Dirut Ancol: Kenaikan PPN 12 Persen Wajib Dibarengi Implementasi Belanja Negara yang Tepat Sasaran
Keputusan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen dikhawatirkan juga berdampak terhadap sektor pariwisata.
Penulis: Gerald Leonardo Agustino | Editor: Nur Indah Farrah Audina
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino
TRIBUNJAKARTA.COM, PADEMANGAN - Keputusan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen dikhawatirkan juga berdampak terhadap sektor pariwisata.
Pengelola tempat wisata pun meminta pemerintah menyediakan solusi berupa penguatan daya beli masyarakat serta pemanfaatan anggaran belanja negara secara tepat, untuk membuat ekonomi nasional berputar dengan baik.
Dengan begitu, masyarakat memiliki daya beli yang kuat untuk kemudian bisa dipakai berwisata.
Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., Winarto mengungkapkan, kenaikan PPN menjadi 12 persen secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada geliat pariwisata, termasuk pariwisata Ancol Taman Impian di Pademangan, Jakarta Utara.
"PPN 12 persen, kalo dibilang efek pasti berefek ya, jangankan PPN, Pilkada berefek, Pilpres berefek, politik berefek ya, jadi selalu pasti ada efek," kata Winarto dalam Public Expose Ancol 2024, Senin (23/12/2024) di Econvention Ancol.
Winarto berpandangan, untuk bisa memperkuat ekonomi nasional, pemerintah bisa membelanjakan APBN secara tepat sasaran.
APBN sebesar Rp 3.600 triliun yang dianggarkan di periode awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dianggapnya harus dibelanjakan secara menyeluruh.
"Kita paham bahwa yang memiliki kemampuan belanja paling besar itu adalah pemerintah. Kalau saya tidak salah itu APBN saja Rp 3.600 triliun," katanya.
"Belanja pemerintah itu paling besar, tidak ada yang ngalahin, asal itu dibelanjakan, kami berpandangan ekonomi tentu berputar," ucap Winarto.

Winarto lalu mengingatkan kembali terkait deflasi yang terjadi selama lima bulan pada Mei hingga September 2024.
Di Jakarta, saat itu deflasi membuat masyarakat kelas menengah enggan menghabiskan uang, yang akhirnya membuat perputaran ekonomi mandek.
Karena itu, tegas Winarto, pemerintah wajib membelanjakan APBN untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat ketika nantinya penerapan PPN 12 persen berjalan secara efektif.
"Nah, tadi kalau pemerintah narik pajak 12 persen, tapi dibelanjakan kembali ke rakyat, maka itu berputar ekonominya, dalam bentuk beragam, bisa dalam bentuk BLT, bisa dalam bentuk membangun infrastruktur, bisa dalam bentuk membangun berbagai hal, sebagaimana dalam 5-10 tahun ini ekonomi kita tumbuh," ucap dia.
Winarto menambahkan, meski meyakini kenaikan PPN akan berdampak pada sektor pariwisata, pihak Ancol Taman Impian tak terlalu mengkhawatirkannya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.