Tangani Banjir Rob, Kenneth DPRD Jakarta: Tak Cukup Sistem Polder, Prioritas Rehabilitasi Mangrove

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM -  Pemda Jakarta telah mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di wilayah pantai Jakarta Utara hingga awal tahun 2025. 

Sebagai antisipasi, Pemda Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air memperkuat sistem polder untuk kendalikan banjir rob yang dilengkapi dengan bendung karet untuk menahan air laut agar tidak kembali meluap ke daratan. 

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, penanganan banjir rob dengan sistem polder tidak cukup efektif dan bukan sebagai solusi tunggal. 

"Sistem polder biasanya hanya mencakup tanggul, pompa air, dan saluran drainase saja, untuk mengelola air di daerah yang rentan terhadap banjir rob yang disebabkan naiknya permukaan air laut. 

Dalam penanganan banjir rob tidak cukup hanya menggunakan sistem polder saja, semuanya harus di persiapkan dengan kajian yang matang, supaya pada akhirnya semua lini bisa mendukung antara satu dengan yang lainnya dalam penanganan banjir rob ini," kata Kenneth, Senin (30/12/2024).

Menurutnya, penangananan banjir rob dengan sistem polder mempunyai keterbatasan sehingga jika sistem pompa gagal atau berakibat tanggul jebol, bisa mengakibatkan seluruh sistem bisa lumpuh dan ancaman bahaya banjir rob bisa kembali melanda.

Selain itu, sistem polder juga membutuhkan perawatan rutin dan pembaruan infrastruktur seiring waktu.

"Dan polder juga memiliki kapasitas terbatas dalam menampung air, sehingga jika curah hujan ekstrem atau pasang laut sangat tinggi, sistem ini bisa kewalahan. 

Kemudian wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah yang lebih cepat dari kenaikan muka air laut akan membuat polder kurang efektif dalam jangka panjang," jelasnya.

Untuk meningkatkan efektivitas, kata Kenneth, sistem polder perlu dikombinasikan dengan beberapa langkah seperti restorasi ekosistem alami yakni dengan hutan mangrove, rawa-rawa, dan sabuk hijau di pesisir yang dapat membantu meredam energi gelombang dan mengurangi risiko rob.

Selain itu, juga harus rutin melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak lagi menggunakan air tanah karena bisa mengakibatkan turunnya muka air tanah dan intrusi air laut.

Karenanya, Kenneth menyebut hutan mangrove yang terletak di wilayah pantai utara ini perlu dilindungi dan harus dipulihkan secara berkelanjutan agar fungsinya dalam penanganan banjir rob ini dapat maksimal. 

"Mengintegrasikan mangrove dengan solusi teknis seperti tanggul, pompa, atau sistem Polder akan memberikan perlindungan lebih baik untuk wilayah pesisir dari ancaman banjir rob," beber Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Selain itu, sambung Kenneth, juga diperlukan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, dimana Pemprov harus menghindari pembangunan di area yang rawan banjir rob atau memiliki risiko penurunan tanah, dan libatkan masyarakat dalam upaya adaptasi, seperti meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi penggunaan air tanah.

"Gunakan juga teknologi seperti early warning system untuk bisa melakukan mitigasi dini dalam meminimalkan dampak banjir rob," tuturnya

Di sisi lain, saat ini, pemerintah tengah fokus membangun giant sea wall atau tanggul laut. Proyek ini merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), yang bertujuan membangun tanggul pengaman pantai sepanjang 39 kilometer. 

Dari total tersebut, 21 kilometer berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara sisanya ditangani oleh pemerintah pusat.

"Proyek giant sea wall ini juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam penanganan banjir rob. 

Pemda Jakarta bisa kolaborasi dengan pemerintah pusat, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi warga di wilayah pesisir, termasuk Penjaringan, dari ancaman banjir rob yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah," bebernya.

Kenneth pun optimis bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno dapat merumuskan kebijakan untuk rencana jangka panjang yang tidak hanya mengatasi dampak banjir rob saat ini, tetapi juga memitigasi risiko di masa depan. 

Karena kebijakan ini perlu mencakup perlindungan lingkungan, tata ruang yang berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

"Saya optimis sekali di bawah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Rano selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih dapat membangun dan memperkuat infrastruktur seperti tanggul laut, sistem polder, pompa air, dan saluran drainase untuk mengurangi risiko banjir rob. 

Dan juga memprioritaskan rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove sebagai solusi alami untuk meredam banjir rob sekaligus melindungi lingkungan," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

Kenneth mengatakan, Pemda Jakarta dalam hal ini gubernur memiliki peran yang besar dalam melindungi masyarakat dari ancaman banjir rob. 

Dengan pendekatan yang holistik, transparan, dan berorientasi pada peran serta masyarakat.

"Saya percaya bahwa penanganan banjir rob dapat dilakukan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan inklusif. Masyarakat sangat berharap Pemda Jakarta bisa hadir dengan solusi nyata dan berdampak langsung bagi kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya