Menteri PU Bilang Anggaran IKN Diblokir, Rocky Gerung Ingat Jokowi Datangi Hambalang Sindir SBY

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengenai kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Dody mengungkapkan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres karena anggaranya tidak ada karena masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Rocky Gerung menyebut banyak kritik yang mempertanyakan anggaran untuk IKN.

"Ya mungkin sekedar untuk pemeliharaannya oke Tetapi kalau masih ada semacam upaya untuk membangun bagian-bagian tertentu dari IKN maka itu artinya juga pemborosan," kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (7/2/2025).

Rocky lalu mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada Sumber Daya Manusia. Hal itu terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Terutama membentuk manusia Indonesia dari sejak di bangku sekolah supaya bergizi,tahan secara fisik kecukupan nutrisi kan itu intinya jadi dalam keadaan kesulitan ekonomi penghematan memang seharusnya IKN itu nol. Kan enggak ada gunanya kan apa efeknya dalam 5 tahun ke depan," imbuh Rocky.

Rocky lalu menyinggung saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunjungi proyek Hambalang yang dibangung era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jokowi pernah berkunjung ke proyek pusat olahraga di Hambalang, Kabupaten Bogor pada Jumat (18/3/2016).

Diketahui, Proyek Hambalang mulanya hanya ditujukan untuk pembibitan atlet usia dini dan remaja. 

Namun, tujuan proyek itu diubah menjadi pusat pelatihan bagi atlet-atlet elite untuk berlaga di ajang kompetisi dunia. 

Alhasil, pengajuan anggaran yang dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault semula hanya Rp 125 miliar.

Namun, akibat perubahan tujuan itu, anggaran yang ditetapkan mencapai Rp 2,5 triliun. Proyek Hambalang terbengkalai sejak 2011 setelah kasus korupsi itu terungkap.

"Kalau  kita bandingkan misalnya kasus mangkraknya Hambalang yang jadi bahan olok-olok Presiden Jokowi di awal beliau memerintah 10 tahun lalu dia datangi Hambalang hanya untuk ngeledek SBY. Bahwa SBY bikin mangkrak nah kenapa enggak diteruskan oleh Jokowi," kata Rocky Gerung.

Rocky menuturkan Jokowi hanya memamerkan mangkraknya proyek Hambalang untuk mengolok-olok SBY. 

Ia membayangkan bila SBY melakukan hal yang sama pada saat ini. Namun, Rocky yakin Presiden ke-6 RI SBY tidak akan melakukan hal itu.

"Enggak mungkin kita lihat dari Pak SBY olok-olok terhadap mangkraknya IKN tetapi rakyat menemukan menemukan sinyal itu bahwa sebetulnya Jokowi sedang diolok-olok tuh melalui penangguhan atau bahkan pembatalan anggaran," ujarnya.

Rocky lalu menilai IKN adalah warisan kepentingan Jokowi yang mesti dihentikan karena tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

"Terhadap lingkungan ada, itu kerusakan tuh impactnya, terhadap masuknya investasi asing enggak ada tuh karena kepastian hukum di situ dipertanyakan oleh para investor," ujar Rocky.

Anggaran IKN Diblokir

Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sempat menyebut anggaran IKN tidak ada karena masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ucap Dody usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025).

"Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," lanjut Dody sambil tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).

Setelah berkelakar soal anggaran IKN, Dody mengatakan akan melaporkan hasil RDP dengan Komisi V DPR ke Menkeu Sri Mulyani.

"Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas," ujarnya.

Sementara itu pihak Istana Negara melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, membantah soal pemerintah telah menghentikan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, pemblokiran anggaran yang disampaikan Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo, diartikan yakni hanya belum membuka transfer anggaran.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya tidak ada kan? Anggarannya belum dibuka,” kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

“Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di kementerian PU, ada di OIKN,” tambahnya. 

Kemudian ia menjelaskan, komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN tidak bisa dianggap main-main. 

Sebab, Presiden RI Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan kepala badan serta para menteri terkait mengenai percepatan pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Yang jelas komitmen dari bapak presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh menko infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” ungkapnya. 

Selanjutnya, Hasan menyampaikan, pemerintah telah menganggarkan pembangunan IKN tahap II sebanyak Rp48,8 triliun.

Kata dia, target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. 

 “Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” katanya. (TribunJakarta.com/Tribundepok.com)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya