PDIP Saran Wapres Berkantor di IKN, Rocky Gerung: Jadikan Istana Pangkalan Gas 3 Kg Dijaga Gibran

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ucap Dody usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025).

"Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," lanjut Dody sambil tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).

Setelah berkelakar soal anggaran IKN, Dody mengatakan akan melaporkan hasil RDP dengan Komisi V DPR ke Menkeu Sri Mulyani.

"Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas," ujarnya.

Sementara itu pihak Istana Negara melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, membantah soal pemerintah telah menghentikan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, pemblokiran anggaran yang disampaikan Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo, diartikan yakni hanya belum membuka transfer anggaran.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya tidak ada kan? Anggarannya belum dibuka,” kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

“Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di kementerian PU, ada di OIKN,” tambahnya. 

Kemudian ia menjelaskan, komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN tidak bisa dianggap main-main. 

Sebab, Presiden RI Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan kepala badan serta para menteri terkait mengenai percepatan pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Yang jelas komitmen dari bapak presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh menko infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” ungkapnya. 

Selanjutnya, Hasan menyampaikan, pemerintah telah menganggarkan pembangunan IKN tahap II sebanyak Rp48,8 triliun.

Kata dia, target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. 

 “Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” katanya. 

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya