Belum Ada Kepastian Kader PDIP Ikut Retret, Wamen Noel: Megawati Bisa Dikenang Perempuan Pendendam

“Kan sedang ada gugatan praperadilan berikutnya. Kan masih ada sidang-sidang di pengadilan. Kalau betul ya ini terkait penahanan Hasto, jangan kemudian campuradukkan sebuah positioning politik, apalagi yang melibatkan kepala daerah,” jelasnya.

Menurutnya, instruksi tersebut memiliki implikasi yang sama dengan konsep ‘koalisi permanen’ yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan anggota parlemen untuk bersikap sesuai aspirasi rakyat.

"Ini yang menurut saya, apa yang diinstruksikan hari ini sama dengan bermasalahnya logika-logika seperti koalisi permanen. Ide koalisi permanen akan membuat anggota DPR yang sudah dipilih rakyat, itu kemudian hanya nurut sama partainya dan enggak bisa protes terlepas apapun aspirasinya," ujarnya.

Lebih lanjut, Yunarto membahas konsep ‘petugas partai’ yang sering disematkan kepada kader PDIP. Ia menilai bahwa konsep ini memang berlaku di banyak partai politik, namun hanya PDIP yang secara eksplisit mendefinisikannya.

“Sama dengan apa yang terjadi dengan teman-teman PDI Perjuangan sekarang. Saya yakin, mereka semua ingin ikut retret, kok. Atau ini sama rendah bobotnya dengan ketika seseorang menjadi presiden atau menteri, tapi masih menjadi ketum partai,” kata Yunarto.

Ia menyoroti bahwa meskipun istilah ‘petugas partai’ sering mendapat kritik, pada kenyataannya hampir semua partai politik menerapkan hal serupa, meski tidak dinyatakan secara terbuka.

“Artinya yang ingin saya katakan adalah istilah petugas partai yang sering dianggap negatif oleh sebagian publik, itu terjadi di hampir semua partai. Problemnya hanya PDIP yang mendefinisikan itu secara eksplisit. Tetapi ini problem yang terjadi di semua partai,” pungkasnya.

Instruksi Mega

Seperti yang diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kadernya untuk ikut retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah yang berlangsung 21-28 Februari 2025.

Megawati mengeluarkan instruksi tersebut usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025). 

Isi intruksinya ialah para kepala daerah dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu untuk menunda ikut dalam agenda pembekalan atau retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari mendatang di Magelang, Jawa Tengah. 

Instruksi ini tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang ditandatangani Megawati per 20 Februari 2025.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," bunyi instruksi tersebut.

Saat ini, mayoritas kepala daerah dari kader PDIP masih bersiap di Magelang dan sekitarnya untuk menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati terkait keikutserataan retret.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya