GKJ Ingatkan ASN Tak Perlu Bermanuver, Yakin Pram-Rano Objektif Pilih Pejabat
GKJ mengingatkan kepada Pramono Anung dan Rano Karno untuk mewaspadai adanya manuver-manuver pihak yang ingin memperoleh jabatan
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Jaisy Rahman Tohir
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM - Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) mengingatkan kepada Pramono Anung dan Rano Karno untuk mewaspadai adanya manuver-manuver pihak yang ingin memperoleh jabatan di pemerintahannya.
Diketahui, mengorkestrasi jajaran Pemprov DKI Jakarta, Pram-Rano akan dibantu oleh pejabat-pejabat di bawahnya, seperti sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan, wali kota, bupati, camat, dan lurah.
Namun saat ini banyak jabatan di Pemprov DKI yang kosong atau diisi oleh para Plt
"Terkait dengan pengisian jabatan-jabatan strategis, Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) mengingatkan Pram-Rano untuk berhati-hati dalam memilih Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menduduki posisi-posisi itu," kata Ketua GKJ, Adjie Rimbawan, Jumat (28/1/2025).
Pasalnya, GKJ mencium adanya manuver dari beberapa calon pejabat yang berusaha memperebutkan posisi-posisi strategis dengan cara yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
"Sudah menjadi rahasia umum di banyak pemerintahan daerah, adanya potensi gangguan dalam proses penunjukan pejabat," terangnya.
Adjie menjelaskan, mereka yang menginginkan jabatan seringkali membentuk kelompok penekan yang berusaha mempengaruhi keputusan gubernur dalam memilih.
"Mereka biasanya membentuk kelompok di luar pemerintahan yang bukan ASN.
Kelompok ini sering kali mengeluarkan anggaran untuk membentuk opini terkait kinerja pejabat yang sedang menjabat," tuturnya.
Adjie menyebut, dalam proses seleksi pejabat, baik pejabat yang masih menjabat maupun calon pejabat baru, seringkali bersaing dengan menunjukkan kinerja mereka di depan gubernur.
Para pejabat yang berkaitan dengan anggaran cenderung lebih aktif dalam menunjukkan prestasi mereka, mengingat kontrol terhadap anggaran menjadi sangat vital dalam perebutan posisi strategis.
"Biasanya, mereka yang sudah nyaman dengan posisinya akan melakukan berbagai cara agar gubernur tertarik, termasuk dengan menunjukkan keberhasilan mereka dalam mengelola keuangan," bebernya.
Adjie juga menyoroti munculnya isu-isu seperti spekulasi tentang perombakan jabatan atau penyebaran opini negatif terhadap pejabat tertentu.
Menurutnya, hal ini bisa menciptakan kegaduhan yang merugikan jalannya pemerintahan.
Untuk itu, GKJ mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi pergerakan pejabat di Pemprov DKI Jakarta yang menunjukkan ambisi berlebihan untuk mengejar posisi tertentu.
"Ini seharusnya tidak perlu terjadi karena bisa berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan. Biarkan saja gubernur memilih pejabat berdasarkan aturan dan masukan yang benar-benar objektif," imbuhnya.
Di sisi lain, GKJ meminta kepada ASN di Pemprov DKI untuk tetap sportif dan tidak menciptakan kegaduhan yang bisa mengganggu proses pengambilan keputusan gubernur.
"Bekerja saja sebaik mungkin dan biar Mas Pram-Bang Doel menilai secara objektif. Jangan melakukan manuver-manuver tidak perlu," tegasnya.
Menurutnya, saat ini adalah momentum membangun soliditas untuk menyukseskan kepemimpinan baru di Jakarta.
"Saya juga mengajak masyarakat untuk mendukung kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global," kata dia.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
Fraksi PDIP DPRD Dukung Sikap Tegas Gubernur Pramono Tolak Atlet Israel Main di Jakarta |
![]() |
---|
Rute LRT Jakarta Akan Diperluas ke PIK 2, Jakpro Mulai Kajian Teknis dan Ekonomi |
![]() |
---|
Bansos Tak Boleh Kena Gunting Anggaran Imbas DBH Dipotong, PSI DKI Dukung Langkah Gubernur Pramono |
![]() |
---|
PAM Jaya Kaji Pipanisasi 110 Km untuk Pasok Air Bersih dari Daratan Jakarta ke Kepulauan Seribu |
![]() |
---|
Tak Tergiur Nyapres, Pramono Pilih Pensiun Usai Jabat Gubernur Jakarta, Kenapa? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.