LPSK Dorong Evaluasi Kasus TPKS yang Pernah Ditangani Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti kasus pencabulan yang dilakukan eks Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), AKBP Fajar Widyadharma.

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mengatakan terungkapnya kasus patut menjadi momen mengevaluasi rekam jejak AKBP Fajar dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Pasalnya berdasar catatan LPSK saat mendampingi korban TPKS di wilayah NTT, terdapat perkara yang mengalami hambatan penyelesaian di tingkat penyidikan.

“Evaluasi dan pengusutan kembali kasus TPKS tersebut dalam kerangka memenuhi hak pemulihan bagi korban dan mencegah keberulangan,” kata Nurherwati di Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

Berdasarkan catatan penanganan kasus TPKS oleh LPSK di NTT,  terdapat kasus TPKS di NTT yang menyebabkan korban  melahirkan dan penyidik mengalami kesulitan membuktikan pelakunya.

LPSK mencontohkan kasus TPKS di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya, di mana ketika upaya pembuktian kasus yang dilakukan melalui pemeriksaan tes DNA sebagian besar hasilnya negatif. 

Sementara bila mengacu rekam jejak AKBP Fajar sebelumnya pernah menjabat Kapolres Sumba Timur, sehingga diperlukan evaluasi penanganan beberapa kasus TPKS di wilayah tugas AKBP Fajar.

"Terdapat 193 permohonan perlindungan ke LPSK dari wilayah NTT pada 2024. Tertinggi dalam TPKS sebanyak 80 permohonan, 71 berupa Kekerasan Seksual terhadap Anak," ujarnya.

Nurherwati menuturkan LPSK juga menyatakan kesiapan bila nantinya terlibat membantu penanganan terhadap korban kasus pencabulan AKBP Fajar yang kasusnya ditangani

Sementara terkait kasus pencabulan terhadap tiga anak dan satu perempuan dewasa yang kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO).

LPSK dapat diminta untuk mendampingi  dalam pengambilan sampel DNA yang kredibel untuk keperluan alat bukti saat proses hukum terhadap AKBP Fajar berjalan di peradilan.

"Sekalipun tes DNA bukan satu-satunya alat bukti, namun pembuktian optimal menjadi sangat penting bagi para korban TPKS untuk dijadikan bukti guna proses hukum hingga restitusi,” tuturnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya