Pramono Longgarkan Syarat Jadi Petugas PPSU: Hanya Butuh Ijazah SD, Gajinya Rp 5,4 Juta

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur Jakarta, Pramono Anung melonggarkan syarat bekerja menjadi petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).

Siapapun yang ingin menjadi pasukan oranye, hanya membutuhkan ijazah SD.

Syarat pendidikan itu lebih rendah dari sebelumnya yang mengharuskan pelamar memiliki ijazah sekolah lanjutan tingkatatas (SLTA) atau sekolah menengah atas (SMA).

Hal itu diumumkan Pramono di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025).

“Saya juga sudah mengubah syarat untuk PPSU dan untuk pasukan oranye. Termasuk sistem penerimaannya. Sistem penerimaannya transparan, syaratnya tidak lagi seperti dulu SLTA, sekarang SD pun cukup,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025), dikutip dari Kompas.com.

Syarat lain dari Pramono adalah, pelamar PPSU harus memiliki etos kerja yang tinggi.

“Yang penting bisa baca, tulis, dan rajin bekerja dan kami akan menambah itu,” kata dia.

Dengan syarat pendidikan diperlonggar, Pramono berharap bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta.

“Sehingga dengan begitu, mudah-mudahan ini juga akan membuka lapangan kerja baru di Jakarta,” ungkap Pramono.

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga pernah mengatakan hal serupa.

Meskipun tanpa syarat ijazah, gaji petugas PPSU tetap mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta.

Ia menegaskan petugas PPSU bukanlah pekerja rendahan, melainkan bagian penting dalam menjaga kebersihan dan kerapian kota.

 “PPSU bukan pekerja rendah tapi mereka gajinya UMR, jadi bukan dilihat sebelah mata. Artinya, memang tugasnya merapikan kota, segala macam, nah itu juga bagian dari lapangan kerja yang kita ciptakan,” kata Rano.

Jika berkaca pada UMR Jakarta tahun 2025, gaji PPSU mencapai Rp 5.396.791, atau jika dibulatkan menjadi Rp 5,4 juta.

Menurut Rano, kebijakan ini merupakan bagian dari target Pemprov Jakarta untuk menciptakan 500.000 lapangan kerja demi menekan angka pengangguran.

Selain itu, salah satu alasan memperlonggar syarat pendidikan untuk PPSU adalah tingginya angka pengangguran di Jakarta, terutama di kawasan rawan tawuran seperti Cipinang, Jakarta Timur.

Ia menilai bahwa persoalan ekonomi, pengangguran, dan banyaknya anak putus sekolah menjadi akar masalah yang memicu terjadinya konflik sosial di kawasan tersebut.

Dengan membuka lebih banyak peluang kerja tanpa mempersoalkan tingkat pendidikan, Rano berharap angka pengangguran bisa ditekan dan potensi tawuran dapat diminimalisir.

“Inti permasalahan misalnya ekonomi, banyak yang tidak kerja, putus sekolah banyak, ah yuk kita ciptakan, memang tugas kita menciptakan itu (lapangan kerja). Maka dari itu kemarin saya sampaikan Jakarta akan menciptakan 500.000 lapangan kerja,” ungkap Rano.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya