PSI Kritik Kebijakan Pramono Soal Lulusan SD Bisa Jadi PPSU, Takut Masyarakat Tak Semangat Sekolah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kebijakan Gubernur Pramono Anung yang membuka lowongan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk lulusan Sekolah Dasar (SD) dikritisi penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan.

Kebijakan ini pun dikhawatirkan membuat pendidikan warga Jakarta terhambat karena mengurangi insentif untuk mengejar taraf yang lebih tinggi dengan adanya pilihan PPSU sebagai jaminan karier bagi warga dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan rendah.

“Saya khawatir kebijakan Pemprov DKI Jakarta akan berdampak negatif terhadap dunia pendidikan di Jakarta. Hal itu tidak menutup kemungkinan membuat beberapa warga kurang semangat menempuh pendidikannya karena merasa sudah mendapatkan jaminan kerja menjadi pasukan oranye” ucapnya, Senin (7/4/2025).

Ia pun meminta Pemprov DKI memastikan pendidikan warganya tetap berjalan dengan baik melewati masa jenjang SD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai komitmen dalam melaksanakan wajib belajar selama 12 tahun.

“Pemprov DKI Jakarta harus memastikan bahwa ke depannya warga di sini tetap semangat menimba ilmu pengetahuan dan mencari pengalaman, meskipun bekerja sebagai PPSU sudah terbuka sebagai pilihan karier yang bisa diambil,” ujarnya.

August pun mengingatkan bahwa Jakarta sebagai kota global ke depannya akan berhadapan dengan persaingan ekonomi ketat, di mana warganya perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi agar dapat bersaing di dunia pekerjaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka pengangguran yang bisa jadi tolak ukur seberapa kompetitif atau tidaknya Jakarta adalah sebesar 6,03 persen. 

Hal itu disebabkan antara lain karena pendidikan dan keterampilan para pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Kita harus sadar bahwa ke depannya Jakarta butuh tenaga kerja yang terampil dan bersemangat. Pembentukan karakter dan kemampuan seperti itu lah yang khawatirnya terhambat oleh kebijakannya dibukanya lowongan PPSU bagi lulusan SD,” kata August.

Dalam rangka mengurangi pengangguran di ibu kota, August juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan program pelatihan dan kerja yang mencakup semua rentang usia para warganya.

“Jika melihat data BPS pada tahun 2024, kami menemukan pengangguran terbuka paling banyak dialami oleh kelompok usia 15-19 tahun, tetapi ada juga warga senior dengan usia 60 tahun ke atas yang mengalami kejadian serupa,” tuturnya.

“Ini menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta untuk membantu semua kalangan warga yang berminat mendapatkan pelatihan dan pekerjaan ke depannya,” sambungnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya