Ketua Komisi A DPRD Sepakat Pejabat di Pemprov DKI Harus Berasal dari Internal

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua sepakat bahwa sudah seharusnya pejabat di Pemprov DKI Jakarta, khususnya untuk Eselon II dan I cukup berasal dari internal.

Dikatakannya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon II dan I cukup berasal dari lingkungan dalam Pemprov DKI.

"Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta itu bukan impor," kata Inggard, saat acara diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, di Gedung Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025) malam.

"Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi," tambahnya.

Dalam diskusi yang mengusung tema "Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif" tersebut, Inggard juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif.

"Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen untuk menyelesaikan pejabat-pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dengan penjabat definitif.

Ada 400 jabatan saat ini diisi Plt, minimal 200 itu saya harapkan bisa dituntaskan bulan ini," ujarnya.

Inggard menekankan, agar dalam pengisian jabatan secara definitif itu tidak ada cawe-cawe dari Legislator di Kebon Sirih untuk mengintervensi siapa yang akan ditempatkan. 

Namun demikian, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD atau Eksekutif.

"Jangan ada cawe-cawe atau titipan-titipan, percayakan semua kepada Eksekutif dalam hal ini Pak Gubernur untuk menentukan pejabat definitif."

"Sesuai fungsi melekat kami melakukan pengawasan tentu mereka yang berkinerja tidak baik dapat kita rekomendasikan untuk diganti," tegasnya.

Politisi Gerindra itu berharap, dengan pengisian jabatan secerah definitif, Pram-Rano dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kuat agar program-program yang direncakan dapat dieksekusi dengan optimal.

"Saat ini kita sedang menyusun RPJMD, baru kemudian RKPD. Setelah itu, baru kita menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di sinilah program-program gubernur-wakil gubernur masuk," ujarnya.

Sementara itu, Staf Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim mengatakan, diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan program-program prioritas Pram-Rano, khususnya dalam 100 hari kerja.