Kritisi Kualitas SDM Masyarakat, Justin PSI Singgung Soal Pendidikan di Jakarta Saat Ini

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana angkat suara mengenai sengkarut permasalahan pendidikan di ibu kota.

Mengaku mengacu pada Oxford Economics Global Cities Index 2024, salah satu aspek yang dinilai dari sebuah kota untuk menentukan apakah sudah menjadi global atau belum adalah SDM-nya. 

Salah indikator yang dilihat ialah terkait pencapaian akademik penduduk di kota tersebut.

“Berdasarkan indeks tersebut, Jakarta SDM-nya menempati peringkat ke-89 Dunia, Sementara itu, Kuala Lumpur dan Singapura secara berurutan menempati peringkat ke-21 dan ke-43, yaitu jauh di atas Indonesia,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (4/5/2025).

Menurutnya, keadaan sektor pendidikan yang masih miris itu membuat Jakarta sulit untuk menjadi kota global yang berdaya saing tinggi.

Justin mengatakan bahwa masalah pendidikan juga bisa dilihat dari susunan pendidikan warganya yang masih didominasi oleh lulusan jenjang pendidikan dasar.

Merujuk pada data BPS 2023, sebanyak 78,7 persen penduduk Jakarta usia produktif hanya berpendidikan SMA ke bawah.

“Sementara itu, hanya 21,3 persen dari usia produktif yang merupakan lulusan S1 ke atas. Ini menujukkan jurang kesenjangan kualitas yang dalam di antara warganya,” katanya.

Adapun masalah lainnya seperti keterbatasan perguruan tinggi dan mahalnya biaya pendidikan turut menghambat upaya mencerdaskan penduduk ibu kota. Akan tetapi, semuanya diperparah oleh kompetensi gurunya yang juga masih rendah.

lihat foto

“Data Disdik DKI Jakarta menunjukkan bahwa hanya 34,29 persm guru di sini yang lulus uji kompetensi pada 2022 lalu. Alhasil, kualitas lulusan di Jakarta menjadi dipertanyakan, dan dikhawatirkan sulit untuk berkualifikasi lebih lanjut ke jenjang profesional yang sesungguhnya,” ujarnya.

Tidak hanya di jenjang pendidikan tinggi, permasalahan keterbatasan sarana pendidikan juga ditemukan dalam jenjang-jenjang yang dasar.

“Menurut Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada tahun 2022 masih terdapat 86 kelurahan di Jakarta yang masih belum memiliki SMP Negeri, dan 168 kelurahan yang tidak punya SMA Negeri. Dapat dikatakan bahwa; terjadi defisit bangku pendidikan formal yang serius di ibu kota,” tuturnya.

“Akibatnya, banyak anak-anak di Jakarta yang kesulitan untuk sekedar dapat melanjutkan jenjang pendidikannya saja,” sambungnya.

Justin menilai bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghadapi banyak permasalahan yang harus diselesaikan.