Viral di Media Sosial

Ormas GRIB Jaya Ditolak di Bali, Pecalang Bakal Terima Intensif, Niluh Djelantik: Matur Suksma

Senator DPD Bali, Niluh Djelantik mengapresiasi langkah pemerintah yang tegas menolak ormas yang diketuai Hercules tersebut di Bali. 

Tangkapan layar Instagram Niluh Djelantik dan Kompas.com/Tresno Setiadi
TOLAK ORMAS GRIB - Senator DPD Bali, Niluh Djelantik mengapresiasi pemerintah Provinsi Bali yang menolak tegas kehadiran ormas GRIB Jaya di Bali. (Tangkapan layar Instagram Niluh Djelantik dan Kompas.com/Tresno Setiadi). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya ditolak kehadirannya di Provinsi Bali

Pulau Dewata tak menginginkan adanya GRIB Jaya tumbuh 'subur'. 

Senator DPD Bali, Niluh Djelantik mengapresiasi langkah pemerintah yang tegas menolak ormas yang diketuai Hercules tersebut di Bali

Ia berterima kasih kepada Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta. 

"Matur suksma atas ketegasan Bli Wagub kesayangan dan juga upaya memperjuangkan intensif untuk pecalang," tulis Niluh Djelantik dikutip dari Instagram-nya yang tayang pada Senin (5/5/2025). 

Niluh juga sempat mengutip perkataan I Nyoman Giri Prasta di postingannya yang menegaskan bahwa GRIB Jaya ditolak di Bali

"Tak perlu ada GRIB Jaya di Bali, sudah ada pecalang, dan kami upayakan agar pecalang mendapatkan insentif”. 

Sebelumnya, kemunculan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali, menjadi sorotan publik.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menegaskan, Bali sudah memiliki aparatur negara baik itu TNI maupun Polri.

Giri memaparkan, desa adat di Bali juga memiliki Pecalang, yang akan diupayakan agar menerima insentif dari Pemerintah Provinsi Bali

“Dari 1400 lebih desa adat Itu sudah memiliki Pecalang desa adat."

"Nah Pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta wilayah adat itu sendiri,” katanya di Kantor Gubernur Bali, Senin (5/5/2025), dilansir Tribun-Bali.com.

Giri menambahkan, ketika periode pertama sudah dituangkan dalam Keputusan Pemerintah Provinsi Bali terkait dibentuknya Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda).

Sehingga, lanjutnya, kolaborasi antara TNI Polri serta aparat penegak hukum lainnya bersama tokoh dan masyarakat adat utamanya dari Pecalang, yang akan menjaga Bali.

“Inilah yang harus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Bali itu sendiri di luar daripada itu peran penting juga masyarakat Bali harus peduli terhadap wilayahnya."

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved